Thomas Nugroho


Isu Cantrang milik siapa?
Monday April 23rd 2018, 3:47 pm
Filed under: Popular articles

Oleh : Thomas Nugroho*)

(Artikel ini telah diposting di laman https://incrapindonesia.wordpress.com/2017/11/26/cantrang-milik-siapa/ pada 26 Nopember 2017 saat polemik pelarangan cantrang oleh KKP)

Masyarakat pada umumnya mungkin tidak tahu apa itu cantrang. Tapi tidak bagi masyarakat nelayan di pantai utara (pantura) Pulau Jawa. Cantrang merupakan jenis alat penangkap ikan sejenis pukat yang biasa digunakan nelayan di pantura Pulau Jawa.

Cantrang menjadi hot issue sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan regulasi larangan penggunaannya, sebab alat tersebut diketahui dapat menangkap berbagai jenis dan ukuran ikan sehingga dikenal sifatnya sebagai alat yang tidak selektif dan tidak ramah lingkungan.

KKP melarang penggunaan cantrang dipahami sebagai upaya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan melindungi kepentingan nelayan di masa mendatang. Sebab penggunaan alat cantrang diakui memberikan tekanan pada ekosistem sumberdaya ikan. Menurut para ahli, sumberdaya ikan di perairan laut pantura Pulau Jawa mengalami over fishing.

Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh KKP tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Ada sebagian kelompok masyarakat yang keberatan terhadap larangan penggunaan cantrang. Alasannya cantrang telah menjadi bagian dari kehidupan nelayan. Larangan tersebut diklaim dapat menghilangkan kesempatan berusaha dan mata pencaharian nelayan.

Dua situasi diatas membuat cantrang menjadi isu yang seksi. Apalagi di masyarakat belum ada kesamaan sikap dan kepentingan dalam mengatasi penggunaan alat cantrang. Yang menarik, saat ini isu cantrang bukan milik nelayan saja, tetapi telah menjadi milik publik. Bahkan ada banyak pihak yang mengambil manfaat dari isu cantrang sesuai kepentingannya.

Polemik mengatasi penggunaan cantrang tidak kunjung tuntas karena belum terbangun trust, disamping pokok masalahnya belum terjawab, serta belum ada kesepahaman tentang dua hal yaitu;

Pertama, apa benar sumberdaya ikan di pantura Pulau Jawa dalam kondisi kritis atau overfishing, dan apakah itu karena nelayan pengguna cantrang. Kedua, apa benar penggunaan cantrang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan sumberdaya ikan.

Jalan keluar

Untuk mengatasi polemik penggunaan cantrang, pendekatannya tidak hanya regulasi dan penegakan hukum semata. Tetapi perlu membangun lebih dulu trust antar kelompok dalam masyarakat dan membuktikan apa betul penggunaan cantrang itu dapat menimbulkan masalah lingkungan.

Kajian perlu dilakukan oleh lembaga penelitian yang independen dan kredibel untuk menjawab berbagai keraguan tentang dampak cantrang terhadap kondisi ekosistem sumberdaya ikan maupun sosial ekonomi nelayan saat ini dan dimasa mendatang.

Tantangan terberatnya adalah minimnya ketersediaan data hasil tangkapan ikan yang menggunakan cantrang pada kurun waktu tertentu. Dan akan bertambah sulit apabila cantrang dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan politik dan bisnis.

Cantrang bukan hanya milik nelayan, tetapi juga milik berbagai pihak yang bermain untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Harapannya KKP tetap konsisten pada kepentingannya, yaitu menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan melindungi keberlanjutan usaha nelayan melalui pengaturan penggunaan alat tangkap di seluruh perairan laut Indonesia. Dan tidak pula terjebak atau berkompromi dengan berbagai kepentingan yang justru dapat merugikan nelayan. Semoga.

*) Penulis Dosen Departemen PSP FPIK IPB dan Penggiat INCRAP

(Tulisan yang disampaikan adalah pendapat pribadi)



Anisakis di Ikan Laut Merupakan Fenomena Alami
Wednesday April 04th 2018, 12:09 am
Filed under: News

Temuan cacing Anisakis sp. dalam sejumlah merek produk ikan makarel kalengan belum lama ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dosen Perikanan UGM, Dr. Eko Setyobudi, menyampaikan kemunculan anisakis dalam ikan laut merupakan hal yang biasa.

“Keberadaan anisakis di ikan laut merupakan fenomena biasa yang terjadi secara alami,” jelasnya, saat ditemui diruang kerjanya di Departemen Perikanan UGM, Selasa (3/4).

Eko mengatakan anisakis merupakan kelompok nematoda dari famili Anisakidae yang umum ditemukan sebagai parasit pada berbagai jenis ikan laut di seluruh dunia. Sementara itu, penyebarannya melibatkan krustasea, ikan, cumi-cumi, maupun mamalia laut sebagai inang.

Secara umum siklus hidup anisakis dicirikan dengan 4 kali moulting. Hanya stadia larva-2 yang bersifat hidup bebas dalam perairan dan akan berubah menjadi larva-3 setelah masuk dalam tubuh krustasea laut karena proses pemangsaan. Anisakis yang menginfeksi ikan atau cephalopoda berada dalam tahap larva-3 dengan ukuran kurang lebih 2-4 cm. Sementara untuk tahap anisakis dewasa hanya ditemukan pada mamalia laut.

Eko menjelaskan bahwa infeksi anisakis dalam organisme laut telah diteliti dalam beberapa studi dan sejumlah besar spesies ikan dan cephalopoda rentan terhadap infeksi nematoda ini. Sampai saat ini tidak kurang dari 200 jenis ikan dan 25 jenis cephalopoda telah dilaporkan terinfeksi anisakis. Adapun jenis ikan yang banyak dilaporkan terinfeksi adalah Atlantic Mackerel, Horse Mackerel, Blue Mackerel, Indian Mackerel, dan Hering.

“Hasil penelitian Departemen Perikanan UGM juga menunjukkan bahwa beberapa spesies ikan di Samudera Hindia Selatan Jawa juga terinfeksi oleh nematoda in,” jelas pria yang fokus menekuni penelitian anisakis sejak 2006 ini.

Anisakis terdiri dari banyak spesies dan beberapa diantaranya diyakini hanya terdistribusi dalam area terbatas. Eko mencontohkan pada Anisakis simplex lebih banyak ditemukan di belahan bumi utara bagian barat dan timur Samudera Atlantik dan Pasifik. Namun, Anisakis simplex kadang ditemukan di perairan barat Mediterania, khususnya pada ikan pelagis yang melakukan migrasi dari Atlantik. Sedangkan anisakis yang teridentifikasi di Samudera Hindia Selatan Jawa adalah Anisakis typica.

“Tingkat prevalensi dan intensitas infeksi Anisakis sp. terhadap suatu jenis ikan sangat dipengaruhi oleh wilayah geografis, habitat dan musim. Namun, ikan yang hidup atau bermigrasi ke daerah endemik anisakis berpeluang lebih besar terkena infeksi,” jelas pria yang meraih doktor dari Ganeung-Wonju National University, Korea ini.

Prevalensi dan intensitas infeksi cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan ukuran atau usia ikan. Anisakis dapat hidup pada rongga perut, saluran pencernaan, organ tubuh bahkan dalam daging, dengan preferensi yang berbeda untuk setiap jenis inang.

Eko mengungkapkan di negara-negara maju, salah satunya Kanada, ikan yang telah diketahui mempunyai prevalensi larva anisakis yang tinggi akan diperiksa keberadaan nematodanya pada saat pengolahan. Daging ikan dengan infeksi berat akan dilakukan pemotongan bahkan dibuang. Proses seleksi ini dilakukan untuk menghindari kerugian ekonomi dan mencegah anisakis pada manusia.

Untuk mengurangi risiko keberadaan anisakis dalam industri pengolahan ikan, Eko menekankan pentingnya memastikan ikan bahan baku yang diperoleh bukan berasal dari wilayah dan musim musim penangkapan yang bebas dari infeksi anisakis. Selain itu, juga perlu dilakukan sampling terhadap bahan baku akan kemungkinan infeksi nematoda dan melakukan prosedur standar operasional penanganan bahan baku yang dicurigai terinfeksi dengan membuang bagian yang terinfeksi.

Cacing Mati Saat Proses Pengalengan

Pakar Keamanan Pangan, Prof. Endang Sutrisnawati Rahayu, saat dihubungi secara terpisah menyebutkan cacing anisakis pada ikan makarel kalengan dipastikan mati dan tidak membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi. Pasalnya, cacing akan mati setelah melalui berbagai proses pengalengan sesuai dengan standar.

‘’Konsumsi bahan makanan yang mengandung parasit mati tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh. Hanya saja dari segi estetika cacing memang sebaiknya tidak ada dalam ikan,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan Trisye, sapaan akrab Endang Sutrisnawati Rahayu, pada proses pengalengan memiliki persyaratan thermal untuk memastikan seluruh mikroorganisme yang ada di bahan pangan yang diolah seluruhnya mati, termasuk endopsora bakteri yang sering dipakai sebagai tolak ukur karena paling tahan dengan panas. Dengan demikian, pada proses pengalengan yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada dapat dipastikan aman bahkan hingga masa kadaluwarsa.

“Dalam proses sterilisasi untuk membunuh endospora saat pengalengan dilakukan di suhu lebih dari 121 °C. Kalau endospora saja sudah mati maka mikroorganisme serta parasit atau larva yang ada dalam bahan makanan yang diolah dipastikan juga sudah mati duluan,”tegasnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM ini mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi kejadian ini. Kasus ikan makarel kalengan yang bercacing ini diharapkan tidak menjadikan masyarakat takut untuk mengonsumsi ikan laut.

“Yang terpenting adalah diperhatikan dalam mengolah dan memasak ikan laut dengan sempurna,” katanya.

Yang harus diperhatikan, lanjutnya, justru pada ikan yang dikonsumsi mentah atau setengah matang. Menurutnya, perlu dilakukan kontrol terhadap bahan bakunya. Sebab, memasak ikan laut tanpa panas atau panas yang kurang tidak akan mematikan larva cacing dan bisa menyebabkan penyakit.

Trisye juga mengimbau industri pengalengan ikan untuk melakukan update standar operasional produk (SOP) pada Good Manufacturing Practice (GMP) maupun Hazard Analysis and Critical Control Point (HCPP) dan melakukan validasi kecukupan panas dengan memperhatikan keberadaan nematoda pada bahan baku yang diolah.

Sebelumnya, BPOM merilis temuan sebanyak 27 merek produk ikan makarel kalengan yang dinyatakan positif terdapat cacing parasit jenis Anisakis sp. BPOM telah melakukan pengawasan dengan menarik merek-merek tersebut dari pasaran di berbagai wilayah Indonesia. (Humas UGM/Ika)

Sumber : https://ugm.ac.id/id/berita/15976-keberadaan.anisakis.di.ikan.laut.merupakan.fenomena.alami



Teknologi KJA offshore
Tuesday April 03rd 2018, 8:44 pm
Filed under: News

KKP melakukan kerjasama pengembangan teknologi keramba jaring apung offshore dengan Norwegia. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar masyarakat nelayan diperkenalkan teknologi budidaya laut agar tidak selalu bergantung menangkap ikan di laut. Ini juga untuk mengurangi tekanan pemanafaatan sumberdaya perikanan yang cenderung mengalami overfishing.

Juga mengajak masyarakat nelayan yang semula menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan trawl agar mau mengubah pola usahanya serta menekuni usaha budidaya perikanan laut.

Ujicoba tahap awal teknologi Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore dilakukan di Pangandaran, Karimun Jawa dan Sabang. Lokasi KJA sekitar 2-3 mil dari bibir pantai. (Sumber :https://t.co/4th3wW9GiF)

IMG_20180403_195939

IMG_20180403_195945



Kapal Malika Mmuhit
Tuesday April 03rd 2018, 8:00 pm
Filed under: News

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana memberikan hibah Kapal Malika Mmuhit sebanyak 100 unit kepada nelayan-nelayan di Natuna, Ambon & Fak Fak. Kapal yang akan didistribusikan tersebut berdimensi panjang 9.2 m, lebar 1.2 m, dalam 70 cm. Diperuntukan nelayan-nelayan yang beroperasi one day fishing.
(Sumber : https://t.co/rv9enwYvDe)



Cacing dalam Ikan Kaleng
Monday April 02nd 2018, 11:47 am
Filed under: News

Masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya cacing dalam ikan kaleng. Ada 27 jenis Ikan Kaleng yang beredar dipasaran diduga mengandung Cacing. Dari informasi yang beredar di media online maupun media sosial ada dua pendapat yang saling bertolak belakang. Menurut Menteri Kesehatan dalam media online Kompas 02/04/2018 (https://regional.kompas.com/read/2018/03/31/07182501/menkes-cacing-di-makarel-kaleng-tak-berbahaya-asal-diolah-dengan-benar) cacing dalam ikan makarel kaleng tidak berbahaya asal sebelum dimakan dimasak atau diolah dengan benar. Ikan harus dimasak atau dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu >70 derajat celsius. Pada suhu tersebut cacing akan mati.

Sementara ada pendapat lain dari kalangan akademisi yang mengatakan bahwa Ikan Makarel kemasan kaleng yang mengandung cacing berbahaya bila dikonsumsi. Meskipun cacing tersebut akan mati bila dipanaskan dalam suhu >70 derajat celsius, tetap berbahaya karena dalam daging cacing tersebut mengandung ” A Simplex” yang berpotensi menjadi allergen, bahkan juga berpotensi menghasilkan racun yang bersifat karsinogenik. Informasi bahaya cacing dalam ikan kaleng bisa diakses dalam link berikut https://www.facebook.com/mspipb/posts/1942702522726879.

Fenomena cacing dalam ikan kaleng menimbulkan kecemasan dalam masyarakat, dan akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat mengkonsumsi ikan, khususnya ikan kaleng. Dan ini juga akan mengganggu perkembangan industri pengolahan perikanan nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan harus melakukan tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan cacing dalam ikan kaleng.



Rats, Waves, Forced Labor: A Reporter’s Life on the Lawless Ocean
Tuesday July 28th 2015, 11:57 am
Filed under: News

Migrant fisherman working at night on a Thai boat.

By Ian Urbina (Retrieved July 27, 2015 10:06 am)

For five weeks last year Adam Dean, a photographer, and I reported on fishing boats in the South China Sea and in Thai, Malaysian and Indonesian port towns for a story about forced labor in the fishing industry.

Our goal was to get as far from shore as possible onto the long haul boats, which are becoming more common globally as the number of fish near land dwindles. These boats are virtually never accessed by outsiders and, as a result, they are reputed to have more extreme working conditions.

Getting onto these boats was not easy. Most of the fishermen at the wharves we visited declined to take us on board. The only ones who would consider it refused to allow us to embark at port. No one wants to be seen shuttling foreigners out to sea, they explained; the industry has a bad enough reputation already.

Eventually we got where we needed to go — nearly a hundred miles off the coast of Thailand — by hopscotching from boat to boat. One captain took us several dozen miles out. He radioed another friendly captain who took us out farther. And so on.

The captain who took us on the first leg of our trip agreed to let us on board as long as we promised to keep out of the crew’s way. The ship was a purse seiner (as opposed to a bottom trawler), which means it uses large nets to trap schools of mostly small, forage fish to be used in pet food and livestock feed.

The majority of Thai-flagged vessels in the South China Sea are worked by migrants who are trafficked illegally into the country. The cost of their trip becomes a debt that is sold to ship captains. Migrants typically stay on board the fishing boats, often against their will, until they have repaid their debts.

The purse seiner boat was dirty — and dangerous. The air inside smelled of diesel fumes and fish innards. Roaches scurried everywhere. When the ship pitched, the possibility of slipping and falling overboard was a deadly reality. An especially unfriendly dog took a particular disliking to us. Patrolling the middle deck, she lunged and snarled whenever we neared the wheelhouse.

Communicating with the crew was a lot like playing charades. Few of the men spoke English. Our translator split her time between Adam and me until she fell severely seasick after we hit choppy water, at which point she vomited whenever she tried to stand up.

Meals presented a reporting dilemma. We risked offending our hosts — and a chance to bond with them — if we declined the food they offered. On the other hand, partaking in their barely boiled squid and rice was an intestinal gamble.

Around 2 a.m. there came a lull in work, and virtually the entire crew disappeared into a tight room with a low ceiling maybe four feet from the floor. The men climbed into cramped, cocoon-like hammocks made of fishing nets and suspended from above. Adam and I guessed that the men preferred the hammocks because they swayed, soothingly like cradles, rolling with the ship. Having not slept for 48 hours, we decided to spread out on the floor.

We lay down under a hammock and went to sleep. I was awakened soon after by a jolt of adrenaline and the sickening sensation that a small creature was scampering up my leg. Trying to sit up, I slammed my head into the back of the man above me. My headlamp fell to the floor, turned on, and illuminated the dozens of rats that were scurrying across the floor. Some busied themselves cleaning the crew’s half-empty bowls; others looked like rioters looting stores as they darted in and out of crew duffel bags.

We moved outside to the upper deck, perched Indian-style, on top of a fish barrel and tried to sleep. We were awakened two hours later — at about 5 a.m. — when the captain blasted an air horn next to our perch. A few moments later, the crew was back on deck, spreading out their hammocks for the next netting.



Tantangan Menko Kemaritiman
Thursday July 23rd 2015, 4:56 pm
Filed under: Popular articles

Tantangan Menko Kemaritiman

by Thomas Nugroho

Janji Presiden Jokowi membangun sektor kemaritiman mulai sedikit terjawab dengan dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman. Pembentukan kementerian ini sudah lama ditunggu karena keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak menjawab tantangan pembangunan kemaritiman yang dimensinya amat luas.

Fokus KKP hanya ke pembangunan sektor perikanan dan konservasi sumber daya kelautan, sementara dimensi pembangunan kemaritiman meliputi kepelabuhanan dan transportasi laut, pertambangan dan energi, perikanan, pertahanan laut, serta wisata bahari dan jasa lingkungan kelautan lainnya. Kehadiran Kemenko Kemaritiman di Kabinet Kerja Presiden Jokowi memberikan harapan baru bahwa ada perhatian serius pemerintah dalam mengelola potensi kemaritiman secara terpadu.

Tujuan pembangunan maritim yang utama adalah menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas wilayah laut dan kekayaan sumber daya di dalamnya, serta memperkokoh kesatuan antarwilayah kepulauan Nusantara. Pembangunan maritim sejatinya harus mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antarpulau, termasuk pulau-pulau di wilayah perbatasan guna mengurangi atau bahkan menghapus disparitas pembangunan yang menyolok antarpulau.

Pembangunan maritim yang hendak dijalankan pemerintahan Jokowi akan menghadapi tantangan berat, terutama mengubah paradigma pembangunan nasional yang sejak Orde Baru cenderung berorientasi ke daratan.

Tantangan Kemenko kemaritiman adalah menyinergikan potensi kelembagaan dan aparatur negara di pusat dan daerah, serta berbagai kebijakan sektoral di bidang maritim. Kemenko Kemaritiman diharapkan mampu mendorong pembangunan kemaritiman sebagai arus utama pembangunan nasional.

Ada dua agenda strategis Kemenko Kemaritiman dalam waktu dekat, yaitu menentukan arah kebijakan nasional dan tata ruang kemaritiman. Dalam menjalankan dua agenda penting tersebut dibutuhkan koordinasi antarkementerian negara, terutama dengan Kemenko Perekonomian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada level koordinasi, keberadaan Kemenko Kemaritiman sangat menentukan sebab akan berhadapan dengan kementerian dan lembaga negara yang sudah mapan.

Keseriusan dan konsistensi pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari dua alternatif pilihan yang akan dijalankan Kemenko Kemaritiman, yaitu mengikuti atau menyesuaikan setting kebijakan Kemenko Perekonomian dan Bappenas; atau sebagai trendsetter dan penentu kebijakan ketika kementerian yang terkait akan mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan kemaritiman nasional.

Kebijakan Kemaritiman
Kemaritiman memang tidak diatur khusus dalam undang-undang, tetapi termaktub dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya tentang pelayaran, perikanan, wilayah negara, pertambangan, pariwisata, kelautan, kepelautan, kepelabuhanan, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang terkait hukum laut. Berbagai peraturan perundangan tersebut telah menjadi landasan kebijakan pembangunan maritim, tetapi bersifat parsial dan sektoral. Keberadaan Kemenko Kemaritiman amat penting guna mengendalikan pembangunan maritim agar terarah dan terpadu.

Kebijakan kemaritiman yang diharapkan adalah menjawab beberapa persoalan terkait kepentingan ekonomi sektoral di bidang maritim, keutuhan dan kedaulatan wilayah negara, kelestarian sumber daya dan lingkungan, serta penyelesaian konflik sosial akibat pemanfaatan ruang laut yang sama dengan kepentingan yang berbeda. Penanganan berbagai persoalan tersebut memerlukan kebijakan teritorial yang jelas dan tepat.

Persoalan kemaritiman memiliki dimensi internal dan eksternal yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Dimensi internal menyangkut pengelolaan perairan laut teritorial dan aktivitas di dalamnya untuk kepentingan dalam negeri. Sementara itu, dimensi eksternal menyangkut pengelolaan yurisdiksi wilayah laut negara yang terkait kerja sama bahkan konflik dengan negara lain.

Dalam konteks dimensi eksternal, pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap risiko lingkungan yang ditimbulkan. Caranya dengan melaksanakan konservasi dan proteksi sumber daya hayati laut, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara.

Masalah kemaritiman juga bersifat terbuka dan lintas batas (cross-border), seperti isu lingkungan laut, pengelolaan sumber daya hayati laut yang bermigrasi sangat jauh, pelayaran komersial, dan aktivitas kepelabuhanan. Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, pemerintah dapat menjalankan dua model kebijakan kemaritiman.

Pertama, berbagi kekuatan (power sharing) secara politik dan ekonomi dengan negara-negara lain untuk mengatasi persoalan kemaritiman yang bersifat internasional. Kedua, berbagi peran dengan stakeholder yang meliputi organisasi supranasional, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, swasta, dan pergerakan sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, formulasi kebijakan kemaritiman dapat dikembangkan melalui pendekatan unilateral terkait dengan geopolitik dan keamanan nasional; serta pendekatan transnasional terkait kerja sama antarnegara dan antarlembaga nonpemerintah.

Prioritas Kebijakan
Janji Presiden Jokowi menjadikan Indonesia poros maritim dunia sulit diwujudkan apabila pemerintah tidak berprioritas dan bertujuan jelas selama masa pemerintahannya. Setidaknya, ada tiga indikator untuk dapat mewujudkan mimpi presiden tersebut.

Pertama, biaya transaksi perdagangan antarpulau di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di negara lain. Gagasan tol laut dan peningkatan pelayanan kepelabuhan nasional sesuai standar internasional menjadi prioritas kerja pemerintah. Sudah saatnya Indonesia tidak tergantung dengan negara lain, seperti Singapura, dalam pelayaran komersial internasional.

Caranya dengan membangun dan/atau meningkatkan status pelabuhan nasional yang ada menjadi pelabuhan komersial utama (hub port). Di samping itu, pemerintah perlu meningkatkan frekuensi jalur pelayaran yang ada, serta membuka jalur pelayaran baru untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terutama di wilayah yang sulit terjangkau.

Kedua, kepastian hukum dalam investasi dan pemanfaatan ruang maritim. Kebijakan penataan ruang maritim dengan berbagai kepentingan yang berbeda merupakan agenda penting dan prioritas kerja Kemenko Kemaritiman. Penataan ruang maritim meliputi pengaturan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional dan internasional. Kebijakan tersebut pun dapat menjadi agenda legislasi nasional.

Ketiga, keamanan maritim. Keamanan maritim selalu mendapat perhatian serius pemerintah, tetapi tidak mudah dalam melakukan tindakan pengawasan. Ini mengingat wilayah perairan laut Indonesia sangat luas. Meskipun berbagai tindakan pengawasan di perairan laut telah dilakukan aparat negara, seperti TNI AL, Polri, dan unit-unit khusus yang ada di beberapa kementerian; masih sering terjadi berbagai tindakan kriminal dan tindakan lain yang merugikan dan mengancam kedaulatan negara, terutama di perairan laut dan pulau-pulau kecil di perbatasan. Hal tersebut terjadi karena minimnya kerja sama dan partisipasi masyarakat bersama aparat dalam pengamanan maritim.

Agenda prioritas pemerintah adalah meningkatkan kerja sama dan partisipasi masyarakat, di samping perlu menyatukan kekuatan pengawasan maritim menjadi satu wadah yang disebut coastguard. Infrastruktur pengawasan di wilayah perbatasan pun perlu dibangun dan ditingkatkan. Hal lain yang penting adalah memakmurkan kehidupan masyarakat di perbatasan, yaitu dengan membangun infrastruktur dan pelayanan berkualitas, seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk mendorong para pemuda, mahasiswa, akademikus, dan ilmuwan mengunjungi wilayah perbatasan, perlu dibangun pusat-pusat penelitian, serta pendidikan dan latihan. Ini khususnya terkait bidang kemaritiman.

Keberadaan Kemenko Kemaritiman menjadi tumpuan dan harapan masyarakat agar janji Presiden Jokowi dapat dipenuhi. Tidak hanya itu, kegagalan Kemenko Kemaritiman dalam melaksanakan mandatnya akan menjadi bumerang bagi karier politik Presiden Jokowi. Jika demikian, mimpi Indonesia untuk menjadi poros maritim hanyalah utopia. Semoga tidak demikian!

Sumber : Sinar Harapan



Laju Degradasi Sumber Daya Ikan Tongkol Abu-abu (thunnus Tonggol) di perairan Pantura Kabupaten Indramayu Jawa Barat
Thursday July 23rd 2015, 2:27 pm
Filed under: Scientific journals

Laju Degradasi Sumber Daya Ikan Tongkol Abu-abu (thunnus Tonggol) di perairan Pantura Kabupaten Indramayu Jawa Barat

Pengarang Lugas Lukmanul Hakim ; Rega Permana ;
Institusi universitas padjadjaran
Tahun Terbit 2015
Kode Panggil 339.5/WWF/S
Subyek sumber daya ikan tongkol abu-abu
Lokasi Perpustakaan LP2T Denpasar
Descriptor Kiroan
Daftar Pustaka



Master plan of Marine Technopark in Nunukan North Kalimantan
Wednesday July 22nd 2015, 6:58 pm
Filed under: Researchs

Marine Technopark

Penanggungjawab:
Dr Ir Prastowo, MEng
(Ketua LPPM – IPB)

Tim Peneliti
Dr Ir M. Fedi A. Sondita, MSc
(Koordinator Tim, merangkap Tenaga Ahli Industri Perikanan Tangkap)

Thomas Nugroho, SPi, MSi
(Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Perikanan)

Dr Ir Sugeng Hari Suseno, MSc
(Tenaga Ahli Industri Pascapanen Perikanan)

Dr Ir Eddy Supriyono, MSc
(Tenaga Ahli Industri Perikanan Budidaya)

Roni Wijaya, SP, MSc
(Tenaga Ahli Planologi/Lansekap)

On going til November 2015



Sold from a jungle camp to Thailand’s fishing industry: ‘I saw 13 people die’
Wednesday July 22nd 2015, 6:35 pm
Filed under: News

Hussein twice lived through the horror of Thai trafficking camps, sold by brokers to boats and working in terrible conditions at sea for four years without setting foot on land, in the service of the country’s multibillion-dollar seafood industry

Source : http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/sold-from-jungle-camp-thailand-fishing-industry-trafficking (retrieved 22/07/2015)

Hussein* was only 16 when he first experienced the jungle camps of southern Thailand. These were places of torture, rape and death, the holding pens of a vast transnational trafficking industry preying on the desperation and isolation of thousands of stateless Rohingya.

Hussein lived through the horrors of these trafficking camps not once, but twice. Now living in the relative safety of Malaysia, his voice still cracks and breaks when he recounts what he witnessed there.

“In total, I saw 13 people die,” he says. “There was a river by the camp which was used as a toilet and some people drank that water. Those who could not pay [a ransom] were tortured by the brokers.”

The second time he was held in the jungle, he was among groups of young migrants forced to dig a mass graves for corpses of those who had died or been killed.

When his family were unable to pay a ransom, the teenager was taken by truck from the jungle to Songkhla, in southern Thailand. At the port he was handed to a boat captain and taken on to a fishing boat flying the Thai flag. He wouldn’t set foot on land again for four years.

Those who could not pay [a ransom] were tortured by the brokers
Hussein*

Hussein is one of hundreds of Rohingya migrants believed to have been sold from the trafficking camps over the past decade to crew boats that service Thailand’s $7.8bn seafood industry.

One year on from the Guardian’s revelations about the slavery in the supply chains of prawns from Thailand sold in supermarkets in the UK and around the world, a new investigation has traced the supply chain from the decks of the slave boats back to a network of Rohingya trafficking camps and mass graves snaking across south-east Asia.

In these jungle base camps, until as recently as this year, Thai fishing boats provided a lucrative secondary revenue stream for the highly organised and ruthless criminal gangs profiting from the plight of the stateless Rohingya people fleeing persecution and violence in Burma.

Survivors have told the Guardian of how men were routinely sold into forced labour by traffickers intent on maximising profits wherever they could.

“They sold people to the fishing boats or to work for hard labour,” said one man, who did not want to be identified. “They sold people wherever they could get money.”

The prospect of being sold on to a boat was used to terrify migrants into raising up to a thousand pounds in ransom payments from their families.

Survivors have described how men were routinely sold into forced labour by traffickers intent on maximising profits

“They told us [in the camps] every day, ‘If you are sold to the fishing boats, you will never see the shore again!’” one Rohingya survivor said. “When they said that, we got really scared.”

The selling of men as slave labour on to Thai fishing boats was good business for those involved. In a humid hotel room in Bangkok, a low-level broker describes personally selling more than 100 Rohingya on to fishing vessels.

“If they don’t look so healthy, they are not usually worth a lot of money,” he said. “The boat owners prefer the healthy, tall ones, because the work is quite hard. [The Rohingya] don’t want to go on the boats [but] they have to. [The boat owners] pay for them – I get about 30,000 baht [$900] per person.”

“I don’t feel good about it. They wouldn’t look at me,” he says.

A low-level broker describes personally selling more than 100 Rohingya on to fishing vessels

Life on the boats was brutal. “We were sold on to a fishing boat by a broker even after we got 15,000 Thai baht from our relatives [for our release],” one man said. “The broker got 25,000 or 30,000 baht [$900] for each person. We had to work nine months in that boat. We were beaten…[they] kicked our foreheads with shoes and beat us brutally in the boat. Only a Thai man protected us, otherwise we would have been killed at sea.”

In some cases, it was the Thai authorities who brokered the deals with the boat captains. Another Rohingya man, now also living in Malaysia, spoke of how he was sold by immigration officials into slavery on a fishing boat in Ranong, western Thailand.
Thai slavery at sea video survivor
Facebook Twitter Pinterest
‘When I was in the jungle camp, 50 to 60 people died within one and a half months’ … a trafficking camp survivor. Photograph: Chris Kelly

“We were forced to work 22-hour days,” he said. “If we slept, we were beaten. Once, my friend was beaten so badly they broke his legs and [he] couldn’t walk. He died ten 10 days later.”

The scope and scale of the lucrative and sophisticated human trafficking networks that have grown up to exploit and profit from the plight of the Rohingya has been emerging over the past months.

Rohingya have been trafficked into Thailand and Malaysia from Burma for decades, fleeing state-sanctioned persecution and extreme deprivation. An estimated 100,000 Rohingya have fled the Bay of Bengal in the last three years, with more than 25,000 Rohingya and Bangladeshis boarding smugglers’ boats in the first three months of 2015 alone.

In May, footage of starving Rohingya refugees, abandoned by their traffickers on sinking vessels and initially refused permission to land by Thailand, Malaysia and Indonesia, brought international attention to the human rights catastrophe unfolding across Asia.

The discovery of a string of abandoned trafficking camps in Thailand and Malaysia, with their barbed wire cages and isolation cells, and the exhumation of mass graves containing the bodies of Rohingya migrants, followed shortly after.

The Guardian was shown a boat that had been converted to carry people rather than fish – up to 400 people at a time

Faced with mounting international condemnation, the Thai government set a deadline of 10 days to close down the remaining camps and stop the trafficking operations. It now insists human traffickers no longer operate within its borders.

At the same time, it is also pushing through a series of wide-reaching reforms in its fishing industry after the EU threatened to ban all imports of Thai seafood if the industry didn’t clean up its act; a move that could cost Thailand almost €1bn .

Thailand’s global fish exports were valued at $7.8bn in 2013. Last year, $717m of Thai fish exports – weighing 146,000 tonnes – were destined for European tables, where it made up more than 3% of the continent’s fish imports.

For boat captains, these reforms means potential ruin. They say they will be unable to earn a living if the government forces them to comply with new regulations aimed at eradicating illegal fishing, including registering all migrant workers. In a fishing port in Songkhla, posters protesting against the reforms hang from every wall. One reads, “Do not destroy fishermen just for the sake of profit-making and foreigners. Stop harming fishermen. We want justice.”

In Ranong, fishermen, who are also faced with increasingly empty nets after decades of overfishing and environmental destruction, say they have no choice but to turn to another kind of business – human trafficking.

The Guardian was shown a boat that had been converted to carry people rather than fish. This one boat can now carry up to 400 people at a time.

“Right now … it’s really hard to find fish in the Gulf of Thailand. When this kind of job comes along it can make me money,” the boat owner said, “The more people you carry, the more money you get.”
fish
Facebook Twitter Pinterest
For boat captains in Thailand, the fishing industry reforms mean potential ruin. Photograph: Chris Kelly

Rohingya migrants in Malaysia also spoke of a grim evolution in the trade and exploitation of vulnerable migrants making their way across the open sea from Burma.

As their jungle camps are shut down, trafficking syndicates are reportedly taking their operations off-shore to huge multi-storey cargo ships acting as holding pens for thousands of Rohingya.

One woman told us how the smuggling boat she was travelling on was hijacked by armed men as they made their way from Burma across the open sea.

“They pointed guns at my children and said, ‘Don’t move. Don’t speak or we will shoot,’” she said. “The big boat was built like a holding camp. We had to sleep on top of each other.”

The off-shore boat prisons are allegedly being facilitated by Thai fishing boats.

“[The trafficking ship] was surrounded by fishing boats,” she said. “The boats would phone the big ship then it would move. When people died on the big boat, the dead bodies were taken away by the fishing boats.”

For now, boat captains say many of the smuggling rings and trafficking syndicates have gone to ground as the Thai and Malaysian authorities continue to make a public display of their efforts to rid their waters of this now very-public blight on their international reputation.

Yet human rights groups in the region are warning that not enough has been done to prevent the trafficking of Rohingya from continuing unabated once the pressure subsides.

“State policies of persecution [against the Rohingya]… are continuing,” says Matthew Smith, director of human rights group Fortify Rights. “As long as that’s happening, people are going to flee their homes … and they’re going to take to the seas because they see that’s the only option they have.”

The following months could also prove decisive for Thailand’s fishing sector, as it works to convince valuable trading partners that it is serious about reforming an export industry increasingly seen to be built on slavery, environmental destruction and illegal practices.

Siddharth Kara, a Harvard economist and world expert on modern slavery and human trafficking, believes that the fate of Thailand’s fishing industry now hangs in the balance.

“As the industry has evolved across the last several decades the sad truth is forced labour has become fundamental to the economic logic of the Thai seafood sector,” he says. “If you suddenly strip out forced labour an industry can fall apart … and maybe it should.”

*Identities protected