Thomas Nugroho

Searcing and Serving The Best

 

MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: TANGGAPAN ATAS KEBIJAKAN MINAPOLITAN

 

Ketika pertama kali Menteri Fadel Muhammad tampil di IPB tanggal 9 Nopember 2009 pada acara seminar nasional perikanan tangkap 3, banyak kalangan menaruh harapan besar sebab ada gagasan dan spirit yang kuat dari MenKP baru yaitu ingin mengembangkan blue print kebijakan kelautan dan perikanan nasional berupa ocean policy, ocean economic dan ocean governance. Meskipun pada saat itu belum disampaikan konstruksi kebijakan yang komprehensif dan bagaimana merealisasikan gagasan tersebut.

Tetapi entah kenapa kemudian gagasan yang muncul adalah kebijakan minapolitan yang bersifat sangat mikro dan teknis yang jauh dari gagasan besar ocean policy, ocean economic dan ocean governance. Dalam waktu dekat kementerian kelautan dan perikanan (KKP) akan meluncurkan kebijakan minapolitan secara nasional. Minapolitan akan menjadi program unggulan Menteri Fadel Muhammad. Pada berbagai kesempatan, terutama di kalangan kampus, Menteri Fadel Muhammad sangat aktif mengkampayekan target program KKP sampai dengan tahun 2015 yakni menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar di dunia atau ingin menggeser dominasi China yang saat ini menempati peringkat 1 dunia.

Minapolitan bukanlah kebijakan yang secara konseptual memiliki muatan pemikiran baru. Kebijakan tersebut sebenarnya bentuk lain dari konsep kebijakan agropolitan yang pernah dikembangkan di Gorontalo yaitu agropolitan jagung. Sebagai mantan Gubernur Gorontalo, Menteri Fadel Muhammad berambisi menerapkan kebijakan minapolitan secara nasional yang basis pemikirannya mirip dengan agropolitan jagung. Meskipun agropolitan jagung di Gorontalo kelihatannya berhasil, namun tidak bisa serta merta kebijakan tersebut dapat diadopsi untuk sektor kelautan dan perikanan sebab karakteristik komoditas dan sosial budaya pelaku ekonominya mulai dari off farm hingga on farm jelas sangat berbeda. Buktinya kebijakan yang mirip dengan agropolitan jagung yaitu kebijakan etalase kelautan dan perikanan yang pernah dikembangkan di Gorontalo tahun 2002 untuk pengembangan komoditas perikanan tidak tampak hasilnya.

Pilihan kebijakan minapolitan bisa dikatakan terlalu sederhana dan terdapat kelemahan mendasar, yaitu; pertama tujuan minapolitan sangat berorientasi pada peningkatan produksi. Tujuan ini sangat berbahaya sebab orientasi mengejar pertumbuhan produksi ikan baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Kita punya pengalaman pahit menyangkut kebijakan yang berorientasi mengejar target pertumbuhan produksi seperti kebijakan motorisasi dan program peningkatan ekspor hasil perikanan (Protekan 2003) dimasa orde baru, gerakan mina bahari (GMB) dimasa Rokhmin Dahuri dan revitalisasi perikanan dimasa Fredy Numberi. Semua kebijakan tersebut menuai kontroversi serta bernasib sama yaitu tidak mampu menyelesaikan masalah disektor perikanan. Ibarat pribahasa, kebijakan-kebijakan tersebut layu sebelum berkembang.

Kedua, minapolitan menggunakan pendekatan berbasis kawasan. Pendekatan berbasis kawasan inilah yang menjadi titik lemah minapolitan. Sebagai menteri baru, Fadel Muhammad belum mengenali secara komprehensif, konstruksi peraturan perundangan yang selama ini telah dibangun oleh KKP. Pengembangan kawasan minapolitan berpotensi menabrak peraturan perundangan mengenai tata ruang dan kawasan konservasi laut. Hingga saat ini Indonesia telah menetapkan 13,4 juta ha kawasan laut terlindungi. Untuk kawasan budidaya laut, Indonesia hanya mempunyai potensi sebesar 8,4 juta ha dan telah termanfaatkan sekitar 84,5 ribu ha. Bila kebijakan minapolitan dikembangkan secara masif tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perambahan kawasan laut terlindungi untuk kegiatan budidaya. Artinya regime minapolitan akan saling berhadapan dengan regime konservasi. Fakta lain, kita mempunyai problem serius kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang di wilayah laut Indonesia bagian timur 76,8%, bagian barat 67,4% dan bagian tengah 64,6%. Kebijakan minapolitan akan mengancam kelestarian ekosistem terumbu karang sebab penggunaan pakan secara eksplosif pada kegiatan budidaya akan mencemari dan merusak kualitas perairan laut. Minapolitan juga akan menghilangkan ekosistem hutan mangrove sebab akan terjadi konversi jutaan hutan mangrove untuk perluasan budidaya tambak. Padahal di beberapa wilayah Indonesia tingkat kerusakan hutan mangrove sudah sangat parah.

Ketiga, pertumbuhan produksi melalui minapolitan akan meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan. Problem nelayan dan pembudidaya ikan bukan terletak pada kemampuan meningkatkan produksi tetapi pada lemahnya posisi tawar mereka dalam struktur sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya. Hampir di semua wilayah di Indonesia menghadapi problem kemiskinan nelayan yang sama yang disebabkan oleh kuatnya pengaruh relasi sosial patron client antara pemilik modal (juragan/tauke/punggawa) dan nelayan yang telah berlangsung lama dan turun temurun. Pemilik modal sangat besar pengaruhnya dalam menentukan struktur biaya operasi, harga, upah dan pasar. Rekayasa kelembagaan yang pernah dikembangkan KKP melalui program PEMP tahun 2001-2009 tidak mampu atau bisa dikatakan gagal memutus ketergantungan nelayan pada pemilik modal. Kelemahan program PEMP diantaranya program ini tidak mampu menyentuh akar masalah yang dihadapi nelayan disamping karena konstruksi kebijakan bersifat project dan juga moral hazard oknum aparat penyelenggara program baik di pusat maupun di daerah yang berkolaborasi dengan elit-elit ditingkat lokal. Itulah sebabnya kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kebijakan minapolitan berpeluang dimanfaatkan oleh pemburu rente atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan secara ekonomi karena memiliki pengaruh politik atau lobi ditingkat pusat maupun daerah. Misalnya perkembangan budidaya ikan di berbagai daerah yang masif sebagai dampak dari kebijakan minapolitan hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan pakan ikan multinasional sebab mereka yang akan mengendalikan harga pakan.

Konstruksi Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Memang harus diakui, sejak kementerian kelautan dan perikanan berdiri pada era pemerintahan Gus Dur sampai saat ini prestasi pembangunan kelautan dari sisi ekonomi belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Antara potensi sumberdaya perikanan yang besar dengan hasil yang dicapai tidak sebanding. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB tahun 2004-2008 rata-rata hanya 2,3%. Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional bukan semata-mata karena persoalan rendahnya produksi perikanan secara nasional yaitu 8,7 juta ton (tahun 2008) yang 60% diantaranya disumbang dari kegiatan penangkapan.

Terdapat persoalan mendasar yang belum pernah tuntas dalam pembangunan kelautan dan perikanan yaitu pada tingkat makro struktural yang menyebabkan sampai saat ini bargaining position sektor kelautan dan perikanan masih sangat lemah dibandingkan dengan sektor lainnya. Gagasan ocean policy, ocean economic dan ocean governance merupakan konstruksi kebijakan kelautan dan perikanan yang sangat strategis yang mestinya dapat dijabarkan secara komprehensif dengan tahapan implementasi yang jelas oleh KKP untuk menjawab masalah makro struktural tersebut. Masalah makro struktural yang dimaksud diantaranya;

Pertama, infrastruktur pelabuhan perikanan termasuk jaringan transportasi darat dan laut. Pelabuhan perikanan sebagai pusat dan barometer aktifitas ekonomi perikanan tangkap di Indonesia, kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah pelabuhan perikanan yang kita punyai tidak sebanding dengan potensi dan luas wilayah perairan laut Indonesia yakni hanya 6 PPS, 13 PPN, 45 PPP dan 904 PPI. Fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan pun kondisinya kebanyakan tidak layak atau dibawah standar. Dengan kondisi demikian sulit mengharapkan investor domestik maupun asing datang ke pelabuhan perikanan. Tidak berkembangnya pelabuhan perikanan di Indonesia disebabkan lemahnya dukungan perangkat hukum yang ada. Pelabuhan perikanan tidak secara spesifik diatur dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maupun PP No 70 Tahun 1996 tentang Pelabuhan. Pengaturan pelabuhan perikanan hanya pada tingkat keputusan menteri atau KepMen No 16 Tahun 2006.

Kedua, rekayasa teknologi. Belum ada kebijakan yang jelas mengenai roadmap riset-riset strategis dibidang rekayasa teknologi penangkapan, budidaya maupun industri pengolahan ikan. Rekayasa teknologi kelautan dan perikanan sangat penting untuk menjawab persoalan rendahnya produktifitas kegiatan penangkapan dan budidaya serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Indonesia. Hasil-hasil riset kelautan dan perikanan selama tahun 2004-2008 jumlahnya tergolong sangat sedikit; misalnya pusat riset perikanan tangkap hanya melakukan kegiatan penelitian rata-rata 8 kali, pusat riset perikanan budidaya 9 kali, sedangkan pusat riset teknologi kelautan 11 kali per tahun. Dalam hal ini pemerintah belum mampu memberdayakan secara optimal pusat-pusat riset kelautan dan perikanan yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Sehingga perlu ada grand design kebijakan untuk memacu kegiatan-kegiatan riset strategis dibidang rekayasa teknologi kelautan dan perikanan melalui kerjasama pusat-pusat riset kelautan perikanan, perguruan tinggi dan swasta.

Ketiga, realisasi investasi. Harus diakui bahwa sektor kelautan dan perikanan belum menjadi sector andalan untuk menarik para investor. Hal ini tampak dari realisasi investasi ke sektor ini masih sangat rendah. Selama tahun 2004-2008 ijin usaha PMDN yang dikeluarkan rata-rata hanya 1 kali dengan nilai Rp 1,64 milyar; sedangkan ijin usaha PMA 4 kali dengan nilai Rp 14 milyar per tahun.

Terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat investasi disektor kelautan dan perikanan yaitu adanya local risk yakni kondisi sosial budaya dan politik yang tidak kondusif seperti terjadinya kerusuhan; harga BBM khususnya solar yang relatif tinggi berpotensi menurunkan marjin keuntungan sebab biaya BBM merupakan komponen tertinggi dalam struktur biaya operasi penangkapan; pasokan bahan baku industri pengolahan ikan tidak optimal sebab terbatasnya armada perikanan tangkap skala industri; pasokan listrik terbatas menjadi kendala industri pengolahan ikan serta banyaknya pungutan seperti pungutan pengusahaan perikanan, hasil perikanan, retribusi sertifikasi mutu ekspor, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan laut, pungutan desa, sumbangan dan pungutan liar lainnya serta pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10% atas ikan hasil tangkapan yang dijual untuk bahan industri pengolahan ikan.

Untuk itu diperlukan konstruksi kebijakan yang fundamental yang mampu memangkas hambatan-hambatan investasi melalui strategi membangun kawasan otoritas khusus untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan nasional di wilayah pulau-pulau kecil potensial atau wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga serta diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keempat, pembiayaan/permodalan. Permasalahan pembiayaan usaha disektor kelautan dan perikanan menjadi masalah klasik yang hingga kini belum mampu terpecahkan. Kendala pembiayaan usaha perikanan terkait dengan antara lain; karakter pelaku usaha yaitu nelayan dan pembudidaya ikan belum bisa memenuhi persyaratan formal perbankan; usaha perikanan termasuk jenis usaha high risk sebab sangat tergantung pada alam; mekanisme dan struktur pasar belum tertata dengan baik serta belum ada pihak/perusahaan penjamin khusus bidang perikanan. Solusi pembiayaan usaha perikanan sangat sulit dilakukan menggunakan pendekatan perbankan yang konvensional. Diperlukan perubahan kebijakan yang bersifat mendasar yang mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain melalui revitalisasi peran badan usaha negara sektor keuangan maupun sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku usaha utama yang bergerak di sektor hulu maupun hilir termasuk penjaminan usaha perikanan serta bermitra dengan pelaku usaha perikanan rakyat skala kecil menengah.

Penutup

Harapannya kementerian kelautan dan perikanan sungguh-sungguh menata konstruksi kebijakan kelautan dan perikanan nasional serta mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan gagasan ocean policy, ocean economic dan ocean governance secara komprehensif untuk kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara di wilayah perairan laut nusantara.

(Tulisan lengkap dari Opini Kompas 22 April 2010 berjudul Rekonstruksi Kebijakan Kelautan)

 

No Responses to “MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN: TANGGAPAN ATAS KEBIJAKAN MINAPOLITAN”

 

Leave a Reply