Thomas Nugroho

Searcing and Serving The Best

 

MENANTI KINERJA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Pengangkatan Susi Pudjiastuti menjadi menteri kelautan dan perikanan (KP) pada kabinet kerja Presiden Jokowi menarik perhatian masyarakat luas. Pengangkatan menteri KP tersebut diluar kebiasaan pemerintahan sebelumnya. Susi Pudjiastuti bukan sosok yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau pun militer tetapi hanyalah orang biasa yang kebetulan sukses menjadi pengusaha dibidang transportasi antar pulau. Yang menarik, kesuksesannya itu bermula dari menjual ikan.

Peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi sedang menerapkan konsep revolusi mentalnya. Presiden Jokowi hendak menunjukkan pada masyarakat bahwa kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh secara informal dan learning by doing, dan bekerja keras serta tekun pun bisa mencapai kesuksesan, dan punya kesempatan diangkat menjadi menteri seperti Susi Pudjiastuti.

Terlepas dari kontroversi yang ada, masyarakat menunggu kinerja nyata menteri KP untuk memenuhi janji Presiden Jokowi saat berkampanye yaitu membenahi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.

Persoalan laten

Ada beberapa persoalan laten yang belum terselesaikan oleh menteri KP sejak kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dibentuk, yaitu; pertama citra dan persepsi masyarakat terhadap nelayan kurang baik. Nelayan terlanjur dipersepsikan miskin, berpendidikan rendah, hidupnya cenderung boros dan terjerat hutang, dan kurang dipercaya sehingga usahanya sulit mendapat pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Kedua, kualitas informasi penangkapan ikan sangat rendah dan kurang dipercaya. Data hasil penangkapan ikan yang dilaporkan pengusaha perikanan tidak memenuhi standar yang diharapkan meliputi jumlah, jenis, ukuran, dan lokasi penangkapan ikan (fishing ground) untuk setiap kapal dan alat tangkap yang digunakan selama operasi penangkapan ikan. Data tersebut tidak tersedia sebab pelaku industri penangkapan ikan cenderung merahasiakan data yang dimilikinya karena berbagai alasan.

Ketiga, keamanan dan mutu hasil perikanan masih rendah. Ikan-ikan laut segar yang dijual di pasar lokal – tradisional dan modern – belum terbebas dari penggunaan bahan berbahaya seperti formalin agar tekstur ikan tahan lama saat dipasarkan. Praktek penggunaan bahan berbahaya tersebut sepertinya menjadi kelaziman dan sulit diberantas. Keadaan demikian tentu akan merusak kesehatan dan mengurangi minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Keempat, produk perikanan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain di asia dalam memenuhi standar dan persyaratan pasar internasional. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia hanya 2,79% dari total ekspor produk perikanan dunia. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Cina (16,40%), Thailand (5,15%), Vietnam (4,63%) dan India (3,38%) (FAO, 2014). Beberapa persoalan tersebut diatas, penulis meyakini, telah diketahui dan dipahami oleh menteri KP yang berpengalaman dalam bisnis perikanan selama lebih dari 30 tahun.

Kebijakan prioritas

Beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pertama, mengubah kebijakan pemberdayaan nelayan yang bersifat charity menjadi non charity dan berorientasi bisnis. Berbagai paket program pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tetapi hasilnya masih nihil – bila tidak ingin dikatakan gagal.

Program pengembangan usaha yang dikembangkan KKP selama ini belum mampu memberdayakan nelayan, dan justru menimbulkan ketergantungan nelayan pada bantuan pemerintah. Nelayan kecil dan buruh nelayan sulit meningkatkan taraf kehidupannya sebab kurang mampu menghadapi berbagai masalah yang bersifat struktural yaitu kebijakan dan sistem yang ada tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Berbagai peraturan perundangan disektor kelautan dan perikanan telah tersedia, tetapi KKP sulit menghindar dari perangkap sosial (social trap) yaitu situasi dimana apa yang dilakukan selama ini sebagai pilihan kebijakan yang baik, tetapi kemudian menjadi pilihan kebijakan yang keliru atau kurang tepat.

Misalnya, kebijakan dan program pemberdayaan nelayan yang diterapkan oleh KKP sebagai kebijakan yang baik tetapi dalam penerapannya ternyata tidak mampu mensejahterakan nelayan kecil dan buruh nelayan sebab adanya fenomena dominasi dan eksploitasi yang bersifat sosial dan ekonomi dalam usaha perikanan skala menengah dan besar.

Selain itu kehidupan nelayan kecil dan buruh nelayan rentan terhadap perubahan kebijakan seperti kenaikan harga BBM, tarif perijinan dll. Untuk itu diperlukan legislasi berupa undang-undang pemberdayaan dan perlindungan nelayan yang dapat menjamin hak dan kepentingan nelayan dan buruh nelayan. Pemerintah pun perlu segera mengkaji dan melakukan ratifikasi konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pengaturan bekerja dibidang perikanan.

Kedua, rendahnya kualitas dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan penangkapan ikan menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara yang kurang serius dalam mengatasi persoalan illegal, unreported, dan unregulated (IUU) perikanan. Penerapan kebijakan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) dalam permenKP No 13/2012 dan berbagai kebijakan lainnya terkait kegiatan penangkapan ikan kurang efektif meningkatkan keterbukaan pelaku usaha perikanan dalam memberikan informasi. Hal tersebut disebabkan lemahnya kontrol, pengawasan, inspeksi, dan verifikasi informasi oleh aparat selama kegiatan operasi penangkapan dan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan; dan sanksi yang ada pun kurang memberi efek jera pada pihak yang memberikan informasi tidak benar.

Keterbukaan informasi kegiatan perikanan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Inisiatif KKP diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan tentang informasi sumberdaya dan hasil perikanan. Prinsip terpenting dalam pengaturan tersebut menyangkut pembentukan observer perikanan; serta penerapan traceability dan sertifikasi pada seluruh hasil perikanan dari kegiatan penangkapan, budidaya, dan pengolahan yang akan didistribusikan ke pasar dalam dan luar negeri.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional yang independen dan kredibel dalam menentukan mekanisme dan proses sertifikasi hasil perikanan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan keterbukaan informasi kegiatan perikanan, tetapi juga dapat menjamin produk perikanan Indonesia menerapkan persyaratan dan standar pasar internasional sehingga kualitasnya dapat bersaing dengan negara lain di dunia. Kualitas produk perikanan yang baik pun akan meningkatkan minat konsumsi ikan di dalam negeri.

Penutup

Keraguan masyarakat pada kemampuan Susi Pudjiastuti akan sirna apabila menteri KP tersebut mampu melakukan perubahan kebijakan yang fundamental dalam mengatasi berbagai persoalan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas. Harapannya kehidupan masyarakat perikanan makin sejahtera. Tidak hanya itu, citra nelayan akan makin dikenal baik oleh masyarakat sebagai pahlawan yang mampu menyediakan hasil perikanan yang berkualitas. Semoga.

*) Penulis adalah staf pengajar Departemen PSP FPIK IPB pada laboratorium pelabuhan perikanan dan kebijakan pengelolaan.

 

No Responses to “MENANTI KINERJA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN”

 

Leave a Reply