Thomas Nugroho

Searcing and Serving The Best

 

PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN

 

Thomas Nugroho

Pendahuluan

Sebagian besar kekayaan sumberdaya hayati kita dikandung dalam lautan dan wilayah sekitarnya (pesisir) yang luasnya lebih dari 2/3 wilayah nusantara. Sistem pengelolaan yang efektif dapat menjamin bukan hanya agar sumberdaya hayati laut dan pesisir tersebut bertahan hidup melainkan semakin meningkat meskipun terus dieksploitasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan secara berkelanjutan.

Akan tetapi faktanya di lapangan eksploitasi sumberdaya hayati laut dan pesisir tersebut cenderung merusak sehingga mengancam keberadaannya beserta lingkungannya.  Pengalaman memperlihatkan bahwa system pengelolaan yang salah menjadi factor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut dan pesisir yaitu (1) pemanfaatan yang berlebihan (over exploitation), (2) penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, (3) perubahan dan degradasi fisik habitat/ekosistem, (4) pencemaran, dan (5) konversi kawasan lindung, hulu dan hilir menjadi peruntukan pembangunan lainnya.

Desakan ekonomi menjadi amat dominan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hayati laut dan pesisir. Mereka membutuhkan sumberdaya tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup yang jumlahnya semakin hari terus bertambah. Sehingga ada kesenjangan antara desakan ekonomi dengan kemampuan masyarakat untuk melestarikan sumberdaya hayati laut dan pesisir. Apabila masalah kesenjangan ini tidak diatasi maka kehancuran ekosistem sumberdaya laut dan pesisir akan terus terjadi yang intensitasnya semakin besar.

Upaya melestarikan sumberdaya dan lingkungan dengan cara membatasi kegiatan ekonomi masyarakat memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir atau bahkan mematikannya akan sia-sia. Sudah banyak contoh kebijakan atau campur tangan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir justru tidak efektif dan mengakibatkan kemubaziran yang mudah dimanfaatkan oleh beragam kepentingan elit yang merugikan dan mencederai rasa keadilan.

Pendekatan yang dapat diakukan dalam melestarikan sumberdaya laut dan pesisir beserta lingkungannya adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (public awarness) disamping melakukan proses-proses partisipasi dan kolaborasi/kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Memang kesadaran masyarakat tidak muncul dalam waktu sesaat tetapi melalui proses edukasi yang berjalan terus menerus dan memperhatikan kondisi sosial budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat tersebut harapannya akan terjadi keseimbangan antara upaya memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya laut dan pesisir beserta lingkunganya di kemudian hari.
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan merupakan proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Kunci penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah keterpaduan, keberlanjutan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Keterpaduan mensyaratkan adanya koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan memiliki dimensi ekonomis, ekologis dan sosial politik. Dimensi ekonomi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sektor pembangunan dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga dengan tingkat pemanfaatan sumberdaya yang rasional dan efisien. Dimensi ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan pembangunan harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara dimensi sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari masyarakat. Konsep partisipasi dapat diaplikasikan melalui model pengelolaan wilayah berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah pesisir dan lautan berbasis masyarakat merupakan pola pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Landasan idiologis dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal tersebut mengamanatkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

Pengelolaan Berbasis-Masyarakat (PMB) yang dimaksudkan di sini adalah co-management (pengelolaan bersama), yakni pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan. Konsep PBM berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri sehingga yang diperlukan hanyalah dukungan untuk mengelola dan menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam praktiknya, kegiatan PBM di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah setempat dalam hal pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dukungan pemerintah masih memegang peranan penting dalam memberi pengarahan, bantuan teknis, dan merestui kegiatan yang sudah disepakati bersama. Sebaliknya, walaupun pemerintah sudah merencanakan suatu program, tetapi bila tidak didukung partisipasi masyarakat, maka hasilnya tidak akan optimal.

Dengan demikian, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama sejak awal kegiatan. Dukungan dan kerjasama dari lembaga pendidikan dan penelitian serta LSM juga dibutuhkan dalam menentukan lokasi daerah perlindungan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir. Pengelolaan berbasis-masyarakat berupaya untuk mencari jawaban terhadap masalah utama lewat partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat wilayah pesisir. Istilah berbasis-masyarakat dapat diartikan bahwa pengguna utama sumberdaya yaitu masyarakat haruslah menjadi pengelola yang baik terhadap sumberdaya mereka. Strategi ini berbeda dengan strategi pengelolaan lain yang bersifat terpusat, yang program kegiatannya berasal dari tingkat atas, atau kurang/tidak melibatkan masyarakat pengguna sumberdaya.

Pengelolaan berbasis masyarakat juga merupakan proses pemberdayaan masyarakat pesisir secara politis dan ekonomis agar dapat memperoleh akses dan hak mengelola sumberdaya mereka sendiri. Secara implisit, campur tangan pihak luar diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pihak luar yang dimaksud dapat berasal dari pemerintah, swasta, LSM, dan universitas, yang memiliki kapasitas untuk memberdayakan serta memberikan akses dan hak tersebut.

Kasus pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan terhadap terumbu karang dan ekosistem terkait yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan utama untuk mencapai dan mempertahankan kelestarian fungsi ekologis dan fungsi ekonomis terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah;
(a) Area terumbu karang tertata menurut fungsi-fungsi yaitu fungsi ekologis dan ekonomis.
(b) Hak-hak pengelolaan tradisional dari masyarakat diakomodir dan terpadukan dalam recana pengelolaan.
(c) Kawasan lindung (sanctuary) yang ditetapkan terjaga keutuhannya.
(d) Kualitas terumbu karang, baik yang berada pada kawasan lindung maupun kawasan pemanfaatan, terus menerus mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi.
(e) Adanya suatu aturan baku tentang berbagai kegiatan pada kawasan pemanfaatan antara lain meliputi : kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang dilarang dan batas-batas maksimum penangkapan ikan diperbolehkan.
(f) Terbentuk mekanisme pengawasan terhadap seluruh areal terumbu karang di wilayah desa.
(g) Tercapainya kesepakatan tentang pemberian sanksi terhadap terjadinya pelanggaran yang merusak terumbu karang.
(h) Batas unit areal pengelolaan harus jelas dan tegas sehingga setiap wilayah adat, desa dan atau pulau mempunyai unit areal pengelolaan terumbu karang tersendiri.

Ruang Lingkup kegiatan pengelolaan areal terumbu karang berbasis masyarakat adalah:

(1.) Penetapan batas kawasan/unit pengelolaan
Penetapan batas kawasan/unit pengelolaan adalah suatu proses/kegiatan untuk menetapkan batas-batas kawasan laut yang akan dikelola menurut aturan-aturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian batas-batas kawasan laut yang pengelolaannya akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah adanya batas-batas kawasan yang jelas dan tergambar dalam peta unit pengelolaan lengkap dengan titik koordinatnya.

Strategi pelaksanaannya meliputi;
(a) Melakukan pertemuan bersama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga adat, anggota masyarakat dan pihak terkait.
(b) Meminta pendapat peserta pertemuan tentang batas-batas kawasan laut yang pengelolaan/pengawasannya dapat dilakukan oleh desa atau masyarakat.
(c) Mencatat batas-batas kawasan yang selama ini berlaku menurut aturan tradisional yang menjadi kesepakatan masyarakat.
(d) Melakukan cross chech di lapangan atas batas-batas kawasan yang selama ini berlaku.
(e) Bila belum ada, melakukan musyawarah untuk menetapkan batas-batas kawasan laut yang akan dijadikan unit pengelolaan oleh desa.
(f) Menggambar batas-batas kawasan tersebut pada peta secara jelas dan benar.
(g) Mengkonsultasikan batas-batas kawasan dengan desa tetangga agar tidak melanggar wilayah desa lain.
(h) Membuat penetapan batas-batas kawasan bila semua sepakat dan tidak ada keberatan dari desa lain.

(2.) Identifikasi hak-hak pengelolaan tradisional
Identifikasi hak-hak pengelolaan tradisional adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi hak-hak apa saja yang melekat pada masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut yang ada di daerahnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak apa saja yang melekat pada masyarakat dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut di daerahnya. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah hak-hak masyarakat dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut dapat diketahui.

Contoh hak-hak pengelolaan tradisional masyarakat adalah hak menangkap ikan dengan alat tertentu dan hak penguasaaan atas suatu kawasan untuk kegiatan budidaya rumput laut. Strategi pelaksanaannya adalah;
Mencatat semua hak pengelolaan tradisional dari masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut.

Melakukan konsultasi dengan pemerintah desa untuk mengetahui apakah hak penguasaan atas suatu kawasan oleh masyarakat yang mendapat pengesahan/legalitas dari pemerintah desa.
Melengkapi data identifikasi hak penguasaan dengan data penunjang lainnya seperti; nama pemegang hak, alamat, luas areal yang dikuasai, dan masa berlakunya hak.
Memetakan hak/kegiatan penguasaan yang teridentifikasi ke dalam peta unit pengelolaan secara tepat dan jelas.

(3.) Penataan kawasan (zonasi)
Penataan kawasan atau zonasi adalah suatu proses/kegiatan untuk mengelompokkan areal terumbu karang ke dalam zona-zona sesuai dengan kondisi fisik dan fungsinya. Paling sedikit dikelompokan menjadi dua zona yaitu zona lindung dan pemanfaatan.

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi ekologis dan ekonomis ekosistem terumbu karang serta mempermudah penentuan jenis-jenis kegiatan pengelolaan. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah kawasan terumbu karang tertata menurut fungsi-fungsinya yaitu ke dalam zona lindung dan pemenfaatan. Hasil penetaan ini digambarkan dalam peta unit pengelolaan terumbu karang.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Menentukan kriteria lingkungan untuk zona lindung.
– Berdasarkan kriteria zona lindung, menetapkan areal terumbu karang yang memenuhi kriteria zona lindung. Areal yang tidak di plot menjadi zona lindung berfungsi sebagai zona pemanfaatan.
– Melakukan penataan zona pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan potensinya.
– Menggambar peta unit pengelolaan terumbu karang dengan menggunakan warna yang berbeda antara zona lindung dan pemanfaatan.

(4.) Pengintegrasian hak-hak pengelolaan tradisional ke dalam rencana pengelolaan
Pengintegrasian hak-hak pengelolaan tradisional adalah suatu proses memadukan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut ke dalam rencana pengelolaan terumbu karang.

Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa hak masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut tetap diakui di dalam program pengelolaan terumbu karang, serta untuk menghindarkan terjadinya konflik-konflik dalam pemenfaatan sumberdaya tersebut. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah hak-hak masyarakat lokal dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut terpadu di dalam program pengelolaan terumbu karang serta mendapat pengesahan dari pemerintah setempat

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Mengintegrasikan hak-hak masyarakat yang telah sesuai dengan konsep pengelolaan kawasan (zonasi) ke dalam program pengelolaan.
– Melakukan pembahasan bersama masyarakat dan instansi terkait bila terdapat hak masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep pengelolaan zonasi, tujuannya untuk mengkaji bobot yang lebih dominan sebagai acuan pengambilan keputusan kearah mana hak tersebut harus diintegrasikan. Misalnya terdapat hak penangkapan ikan pada area terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat dan harus direhabilitasi, maka lokasi ini cenderung untuk dimasukkan ke dalam fungsi lindung. Untuk itu masyarakat perlu dicarikan lokasi penangkapan baru yang sesuai dan memberikan hasil tangkapan yang paling tidak sama dengan lokasi sebelumnya atau diberikan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan.
– Melakukan pembahasan bersama masyarakat dan instansi terkait untuk memastikan bahwa pengintegrasian hak pemanfaatan oleh masyarakat tersebut akurat dan selanjutnya akan tetap diakui.

(5.) Konservasi dan rehabilitasi
Konservasi adalah suatu tindakan atau kegiatan melindungi suatu sumberdaya alam dari ancaman kerusakan. Sedangkan rehabilitasi merupakan suatu tindakan atau upaya memperbaiki kondisi kualitas suatu sumberdaya alam agar kembali kepada kondisi ideal/normal. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memperbaiki kualitas terumbu karang serta ekosistem terkait lainnya. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah kualitas terumbu karang dan ekosistem terkait berada pada kondisi normal.

Contoh program konservasi dan rehabilitasi terumbu karang adalah pembuatan batas kawasan lindung, pemasangan papan larangan, penanaman pohon bakau untuk menahan abrasi dan memperbaiki ekosistem pantai dan pemantauan oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Berdasarkan isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi, melakukan identifikasi program apa saja yang relevan untuk menjawab permasalahan isu lingkungan.
– Berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang telah terpilih, selanjutnya menyusun rencana pelaksanaannya secara lengkap seperti rancangan teknis dari bangunan yang akan dibuat, bahan-bahan yang diperlukan, jumlah kebutuhan biaya, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan.

(6.) Penetapan peraturan pemanfaatan sumberdaya alam laut
Perumusan peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait merupakan proses untuk merumuskan aturan-aturan tentang pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelestariannya. Peraturan ini sekuarng-kurangnya berisi tentang jenis sumberdaya yang akan diatur jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan, jenis-jenis kegiatan yang dilarang dann sanksi bila terjadi pelanggaran.

Tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan pemenfaatan sumberdaya agar daya dukung lingkungan dapat dipertahankan dalam kondisi optimum. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah adanya aturan tentang batas-batas pemanfaatan sumberdaya yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan diskusi yang melibatkan masyarakat, aparat desa, dan pihak lain yang terkait.
– Mengelompokkan peserta diskusi ke dalam 4 kelompok yaitu (a) merumuskan jenis-jenis sumberdaya yang perlu diatur pemenfaatannya, (b) merumuskan kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan, (c) merumuskan larangan-larangan, (d) merumuskan sanksi-sanksi pelanggaran.
Masing-masing kelompok membuat rumusan sesuai dengan bidang tugasnya.
– Membahas hasil rumusan masing-masing kelompok secara bersama-sama untuk memperoleh keselaran hubungan antara jenis-jenis sumberdaya, ketentuan-ketentuan pemanfaatan, larangan dan sanksi.
– Menuangkan hasil rumusan bersama ke dalam keputusan desa dan atau lembaga adat tentang ketentuan-ketentuan kegiatan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait.
Keputusan desa dan atau lembaga adat tersebut dipakai sebagai acuan penyelesaian masalah berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait yang mungkin timbul di kemudian hari.

(7.) Penetapan mekanisme pemecahan konflik
Konflik adalah suatu kondisi dimana terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan prinsip-prinsip antar dua atau lebih pihak terhadap suatu masalah yang sama, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain adanya perbedaan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam yang sama.

Tujuannya adalah mendapat kesepakatan bersama diantara masyarakat tentang mekanisme yang akan ditempuh untuk menyelesaikan/memecahkan konflik yang mungkin timbul. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya suatu mekanisme pemecahan konflik yang dapat dimengerti dan disepakati oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan identifikasi terhadap jenis dan sumber konflik yang pernah dan atau mungkin timbul.
– Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam konflik.
– Menelaah mekanisme/proses penyelesaian konflik yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu apakah masyarakat telah terbiasa menyelesaikan konflik secara kekeluargaan/damai melalui musyawarah, menempuh jalur hukum, atau dengan cara main hakim sendiri.
– Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, selanjutnya merumuskan mekanisme pemecahan konflik yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
– Rumusan mekanisme penyelesaian konflik paling sedikit mencakup tahapan yang perlu ditempuh dalam penyelesaian konflik, pihak-pihak yang layak menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, prinsip penyelesaian konflik yang saling menguntungkan (win win solution).
– Menuangkan rumusan mekanisme penyelesaian konflik ke dalam keputusan desa atau lembaga adat.
– Melakukan sosialisasi keputusan desa atau lembaga adat keseluruh lapisan masyarakat.

(8.) Pengawasan dan pengendalian
Sistem pengawasan terumbu karang adalah suatu aturan tentang tatacara dan organisasi untuk melakukan kegiatan pengawasan terumbu karang oleh masyarakat. Pembentukan sistem pengawasan terumbu karang adalah suatu proses untuk merumuskan dan menetapkan organisasi dan tatacara yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait.

Tujuannya adalah untuk merumuskan suatu sistem pengawasan yang tepat guna mencegah atau menekan terjadinya kerusakan terumbu karang. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terbentuknya organisasi dan tatacara pelaksanaan kegiatan pengawasan terumbu karang oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan pembahasan bersama berkaitan dengan perusakan karang yang biasa terjadi seperti jenis-jenis kegiatan perusakan, lokasi yang sering terjadi pelanggaran, bagaimana kegiatan perusakan dilakukan dan frekuensinya, siapa saja yang sering melakukan pelanggaran, dan bagaiman peranan aparat penegak hukum dalam kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran.
– Setelah masalah pelanggaran tersebut dipahami, selanjutnya merumuskan tindakan pengawasan yang perlu dilakukan seperti alat yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan, bagaimana kegiatan pengawasan harus dilakukan, kapan pengawasan harus dilakukan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan bila terjadi pelanggaran, bagaimana menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk penanganan kasus pelanggaran, dan kepada siapa hasil pengawasan harus dilaporkan.
– Merumuskan struktur organisasi pengawasan yang tepat dan sesuai.
– Menuangkan rumusan mekanisme pengawasan ke dalam keputusan desa atau lembaga adat.
– Melakukan sosialisasi keputusan desa atau lembaga adat keseluruh lapisan masyarakat.

(9) Mengembangkan mata pencaharian alternatif
Mata pencaharian alternatif merupakan mata pencaharian atau usaha baru yang dikembangkan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan tekanan terhadap terumbu karang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan pengembangan mata pencaharian alternatif adalah untuk mengurangi atau menghilangkan cara-cara penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya laut lainnya yang berakibat pada rusaknya terumbu karang.

Adapun sasaran pengembangan mata pencaharian alternatif adalah terbentuknya jenis-jenis usaha yang diterima masyarakat sebagai mata pencaharian alternatif untuk merubah kegiatan masyarakat dari bersifat merusak menjadi ramah lingkungan serta mampu meningkatkan penghasilan keluarga. Langkah-langkah dalam pengembangan mata pencaharian alternatif adalah;

(a.) Identifikasi Jenis-jenis Usaha
Identifikasi jenis usaha adalah kegiatan mencari alternatif jenis usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan alternatif jenis usaha yang memungkinkan dikembangkan sebagai mata pencaharian alternatif. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah daftar alternatif jenis usaha dan perkiraan jumlah modal yang dibutuhkan.

(b.) Pemilihan Jenis Usaha
Pemilihan jenis usaha adalah suatu proses/kegiatan untuk memilih jenis usaha yang layak untuk dikembangkan berdasarkan alternatif jenis usaha yang telah teridentifikasi menurut kriteria yang telah ditentukan. Tujuannya adalah memilih jenis usaha yang mudah dilaksanakan, ada pasarnya, menguntungkan dan tidak memerlukan modal besar. Hasil yang ingin dicapai adalah terpilih jenis usaha yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai mata pencaharian alternatif.

(c.) Penyusunan Studi Kelayakan
Studi kelayakan adalah suatu kajian tentang kelayakan ekonomis suatu rencana usaha yang meliputi kajian tentang jumlah modal yang dibutuhkan, bagaimana modal tersebut dikembalikan, bagaimana perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, dst.

Tujuannya adalah mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan, kapasitas produksi yang akan dicapai, perkiraan pendapatan, perkiraan tingkat keuntungan dan rencana pengembalian modal dari usaha yang akan dikembangkan. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dari studi kelayakan adalah;
– Jenis usaha yang akan dikembangkan
– Jumlah modal yang dibutuhkan
– Kapasitas produksi
– Perkiraan pendapatan
– Perkiraan tingkat keuntungan
– Pola pengembalian modal
– Struktur organisasi pelaksanaannya

(d.) Pelatihan teknis dan Manajemen Usaha
Pelatihan teknis dan manajemen usaha adalah suatu kegiatan pelatihan tentang teknik atau cara-cara memproduksi suatu barang/jasa serta cara-cara pengelolaan suatu usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat berkaitan dengan usaha yang akan atau sedang dikembangkan antara lain cara-cara memproduksi barang/jasa, cara memasarkan, cara pengelolaan keuangan, dst. Hasil yang ingin dicapai adalah peserta pelatihan memiliki kesiapan teknis untuk menjalankan usaha yang akan dikembangkan.

(e.) Pembentukan Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana untuk menunjang upaya pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat. Tujuannya membantu penyediaan modal bagi masyarakat. Hasil yang ingin dicapai terbentuknya lembaga keuangan yang memiliki kemampuan menyediakan modal bagi masyarakat.

(10.) Kelompok Pengelola
Kelompok pengelola adalah kelompok yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya terumbu karang . Kelompok Pengelola terdiri dari beberapa seksi (bidang) seperti seksi pengawasan dan monitoring, seksi perlengkapan, seksi usaha dan dana, seksi pendidikan dan pelatihan, seksi hubungan masyarakat, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Kelompok pengelola bersama-sama dengan pemerintah desa berperan dalam mengusulkan dan menyepakati rencana kerja tahunan, melaksanakan rencana kerja, serta membuat laporan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Secara garis besar, peran kelompok pengelola adalah :
(a) Membuat dan mengusulkan rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang. Rencana ini perlu disetujui dan disepakati oleh masyarakat.
(b) Bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang.
(c) Melakukan pemantauan daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang secara berkala
(d) Melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan.
(e) Bertanggung jawab dalam pemeliharaaan peralatan daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang seperti merawat snorkel, mengganti pelampung tanda batas, papan informasi yang hilang atau rusak, dan mengelola pusat informasi.
(f) Memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat.
(g) Kelompok pengelola dibentuk melalui proses pemilihan dan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan kepala-kepala dusun. Pengurus pengelola sebaiknya adalah masyarakat nelayan itu sendiri atau masyarakat yang berkepentingan dalam zona-zona pemanfaatan.

 

No Responses to “PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN”

 

Leave a Reply