Thomas Nugroho

Searcing and Serving The Best

 

SOSIAL EKONOMI DAN TATA KELOLA SUMBERDAYA KEPITING

 

Thomas Nugroho

Isu penting dalam pengelolaan sumberdaya kepiting adalah masalah keberlanjutan meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya kepiting merupakan suatu tindakan pembuatan peraturan/perundang-undangan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang relevan. Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya kepiting tersebut perlu menerapkan konsep pengelolaan yang bertanggungjawab (responsible fisheries) dan serta secara konsisten melakukan monitoring, controlling dan surveillance. Pada dasarnya tujuan utama pengelolaan kepiting adalah untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari berbagai stok (resource concervation), terutama melalui berbagai tindakan pengaturan dan pengkayaan (enhancement) yang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya kepiting.

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan sumber daya kepiting adalah sebagai berikut; pertama kelestarian sumber daya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kepiting pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kepiting diharapkan tidak menyebabkan rusaknya daerah penangkapan, spawning ground dan nursery ground. Selain itu, tidak pula merusak hutan mangrove yang memiliki keterkaitan ekologis dengan sumberdaya kepiting.

Aspek Sosial

Aspek sosial dalam pengelolaan sumberdaya kepiting terkait dengan norma bagaimana masyarakat melaksanakan prinsip kelestarian sumberdaya. Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi penangkapan dan budidaya kepiting. Teknologi yang digunakan menentukan hendaknya teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan munculnya konflik sosial di masyarakat. Berkaitan dengan prinsip kelestarian perlu dilakukan kegiatan monitoring, controling, dan evaluation terhadap ketersediaan sumberdaya kepting termasuk kondisi lingkungan.

Kelestarian budaya pengelolaan sumberdaya kepiting yang memperhatikan aspek keberlanjutan sangat diperlukan agar masyarakat dan generasinya mendatang mendapat manfaat dari sumberdaya kepiting. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting seyogyanya memperhatikan kearifan dan pengetahuan lokal, hukum adat dan aspek kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (stakeholders) yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Adanya partisipasi seluruh pihak akan mewujudkan rasa memiliki dan tanggungjawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya kepiting. Secara skematis pola pengelolaan sumber daya kepiting secara partisipatif disajikan pada Gambar 1 dibawah.

Gambar 1. Prinsip pengelolaan sumber daya kepiting berbasis partisipatif (diadopsi dari Pomeray, RS. 1997)

Aspek Ekonomi

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya kepiting secara efisien dan berkelanjutan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan suatu kelompok masyarakat dan memarjinalkan kelompok masyarakat lainnya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas artinya segala kebijakan ekonomi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara transparansi artinya segala kebijakan terkait dengan ekonomi dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya kepiting.

Kegiatan pengelolaan sumberdaya kepiting merupakan suatu system yang membutuhkan kecermatan dalam pengelolaannya. Pengembangan system pengelolaan sumberdaya kepiting yang berkelanjutan harus memperhatikan atribut biologi, teknologi, habitat dan lingkungan, pemangku kepentingan (stakeholders), pasar dan aransemen kelembagaan. Aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lain, lalu membentuk sebuah model interaksi pengelolaan. Model interaksi tersebut perlu dikenali dalam pengembangan sumberdaya. Kerangka analisis pengembangan system pengelolaan sumberdaya kepiting disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka analisis pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya kepiting (diadopsi dari Lorenzen K, 2008)

Tata kelola Sumberdaya Kepiting

Pengelolaan sumberdaya kepiting dapat dikembangkan melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Sistem tersebut merupakan pembagian tanggungjawab dan atau otoritas antara pemerintah dengan pengguna sumber daya lokal (local community) untuk mengelola sumber daya kepiting. Sistem pengelolaan berbasis masyarakat dimulai diterapkan pada akhir tahun 1970-an seiring dengan munculnya kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan yang mengancam ekosistem sumber daya alam. Pengelolaan berbasis masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik (property right) atas sumber daya kepiting kepada masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan (equality), pemberdayaan (empowerment), kelestarian (sustainability), efisiensi (efficiency) dan orientasi sistem (system oriented).

Prinsip kesamaan berarti adanya akses dan peluang yang sama antar masyarakat baik individu maupun kelompok. Prinsip pemberdayaan berarti ada pengalihan akses dan kontrol atas sumberdaya kepiting dari hanya pada segelintir orang yang hanya mencari keuntungan kepada masyarakat. Prinsip kelestarian berarti sumber daya kepiting dimanfaatkan harus dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan mendatang. Setiap generasi mengakui kewajibannya untuk menjaga sumber daya kepiting demi generasi mendatang. Sementara prinsip efisiensi berarti sumber daya kepiting dikelola secara efisien, mengurangi biaya transaksi dan menambah manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Prinsip orientasi system berarti sumber daya kepiting dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki variabel dan saling terkait satu dengan lainnya.
Pengelolaan berbasis masyarakat akan mencapai hasil yang diharapkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Sudirman S, 2009);

Batas-batas wilayah secara fisik harus jelas. Batas-batas wilayah harus mencolok sedemikian rupa sehingga semua anggota dari komunitas nelayan dapat mengetahui secara akurat. Batas-batas wilayah sebaiknya berdasarkan pada ekosistem yang dapat dengan mudah diamati dan dipahami oleh nelayan.

Keanggotaan didefinisikan secara jelas. Keanggotaannya perorangan atau rumahtangga untuk memastikan siapa yang berhak menangkap ikan dalam kawasan kepiting sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati.

Kohesi kelompok. Kelompok nelayan secara permanen menetap di dekat wilayah yang dikelola memiliki kesadaran untuk menghadapi permasalahan secara bersama.
Organisasi yang ada tidak asing bagi nelayan sebab sistem yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai tradisional/lokal masyarakat nelayan.

Kelayakan ekonomi. Nelayan secara individu dan kelompok memiliki harapan memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan dari kegiatan pengelolaan sumberdaya kepiting.
Partisipasi anggota masyarakat relative tinggi sehingga mereka mempunyai akses untuk mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan sumber daya kepiting.
Aturan pengelolaan dijalankan secara efektif. Aturan pengelolaan dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pemantauan dan pelaksanaannya.

Secara yuridis organisasi yang dibentuk diakui. Nelayan secara individu atau kelompok diberikan hak berdasarkan hukum untuk menyusun organisasi dan kerangka kerja yang dibutuhkan. Terdapat ketentuan hukum dari pemerintah yang secara jelas memberikan tanggungjawab dan kewenangan kepada masyarakat lokal.

Kerjasama dan kepemimpinan. Ada rangsangan dan kemauan dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk waktu, tenaga bahkan uang untuk mendukung keberhasilan pengelolaan. Ada diantara anggota masyarakat yang menjadi kelompok inti yang bertanggunjawab sebagai pemimpin dalam proses pengelolaan.

Desentralisasi dan pendelegasian wewenang. Harus ada kebijakan pemerintah yang memberikan desentralisasi administrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan atau otoritas kepada pemerintah daerah atau organisasi nelayan.

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan adanya koordinasi antara organisasi nelayan dan pemerintah untuk memonitor rencana organisasi, penyelesaian konflik dan pelaksanaan hukum lokal/adat yang telah diperkuat.
Hak pengelolaan sumberdaya kepiting

Faktor penyebab terjadinya pengurasan (depiction) dan eksploitasi sumber daya kepiting secara berlebihan (overfishing), secara teoritis berpangkal dari pandangan dominan di banyak negara bahwa sifat sumber daya kepiting merupakan milik bersama. Konsep milik bersama didefinisikan bahwa penggunaan sumber daya kepiting bersifat bebas dan terbuka untuk para nelayan dari negara mana pun dalam wilayah laut bebas, atau para nelayan dalam suatu negara dalam wilayah ZEE. Konsep milik bersama mengisyaratkan beberapa ciri dalam sumberdaya kepiting yaitu;
Pertama, dalam suatu wilayah milik bersama, setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas atau negara, bebas melakukan penangkapan kepiting. Kebebasan itu hanya merupakan milik dari anggota kelompok atau komunitas. Misalnya, dalam wilayah pesisir di Indonesia, kebebasan menangkap kepiting itu hanya dimiliki oleh nelayan yang berada di wilayah pesisir. Kedua, dalam wilayah milik bersama tidak dikenal distribusi atau kuota bagi anggota kelompok atau komunitas, sebab yang berlaku adalah prinsip persaingan bebas. Siapa yang paling unggul, misalnya dalam teknologi penangkapan kepiting, dia lah yang paling berpeluang memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Ketiga, hak untuk menangkap kepiting, koheren dengan keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain (Sudirman S, 2009).

Setidaknya terdapat empat akibat nyata dari situasi milik bersama yaitu; pertama keadaan milik bersama telah mendorong bangkitnya naluri serakah para nelayan sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia membatasi hasil tangkapannya untuk tujuan kelestarian. Kedua, terjadi pemborosan ekonomi akibat tidak adanya pembatasan penangkapan. Di berbagai tempat terjadi kecenderungan investasi lebih besar dari yang sesungguhnya dibutuhkan. Ketiga, pemborosan investasi menyebabkan pendapatan rata-rata nelayan kecil berada pada titik terendah. Kempat, menimbulkan pertikaian di antara nelayan. Pertikaian tersebut berbentuk misalnya: (1) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting yang sama dan menggunakan alat tangkap yang sama pula; (2) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting yang berbeda, namun menggunakan alat tangkap yang sama, seperti nelayan kecil dengan nelayan besar; dan (3) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting tertentu dan menggunakan alat tangkap yang tidak sama, namun melakukan kegiatan penangkapan di daerah yang sama (Sudirman S, 2009).

Kondisi yang kian memburuk akibat manajemen pengelolaan sumberdaya kepiting berbasis milik bersama menjadi latar belakang berkembangnya konsep hak pengelolaan sumberdaya kepiting (territorial use rights in fisheries). Hak pengelolaan mencakup : (1) hak untuk menghalangi atau mengawasi keikutsertaan orang lain dalam wilayah pengelolaan (the right of exclusion); (2) kewenangan menetapkan banyaknya dan jenis penggunaan sumber daya kepiting dalam wilayah pengelolaan; (3) mengambil kegunaan dari pemanfaatan sumberdaya kepiting dalam wilayah pengelolaan (the right to extract benefits). Kegunaan tersebut dapat diambil melalui penarikan punggutan dari pengguna sumber daya kepiting.

Faktor penting yang berkaitan dengan upaya pembentukan dan pemeliharaan hak pengelolaan sumber daya kepiting meliputi sifat sumber daya kepiting, penentuan batas-batas pengelolaan, teknologi yang digunakan, faktor kebudayaan, distribusi kekayaan serta system pemerintahan dan institusi hukum.

Daftar Pustaka

Lorenzen, K. 2008. Understanding and Managing Enhancement Fisheries Systems. Reviews in 2. Journal of Fisheries Science, 16(1–3):10–23. Taylor and Francis Group, LLC.

Pomeroy, RS. 1998. A Process for Community-based Fisheries Co-management. Newsletter of the Asian Fisheries Social Science Research Network. Makati City, Philippines.

Sudirman S. 2009. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan : Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia. LKIS. Yogyakarta.

 

No Responses to “SOSIAL EKONOMI DAN TATA KELOLA SUMBERDAYA KEPITING”

 

Leave a Reply