Thomas Nugroho


Supermarket giants in Thailand for prawn slavery talks
Wednesday July 22nd 2015, 6:19 pm
Filed under: IPB

Morrisons and Tesco join Oxfam and others to create a taskforce to tackle slavery and trafficking in the seafood industry

Source : http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/30/supermarkets-thailand-prawn-slavery-seafood (retrieved 22/07/2015)

UK and US supermarket groups are meeting in Thailand this week to create a taskforce to tackle trafficking and forced labour in the shrimp feed industry.

The talks follow a Guardian investigation last month that uncovered slavery in the supply chains of Thai seafood sold to major international retail brands.

The three-day meeting will be hosted by Charoen Pokphand (CP) Foods, the world’s largest prawn farmer, which the Guardian found buys fishmeal from suppliers that own, operate or buy from fishing boards manned with slaves.

Morrisons, Tesco and Costco US, which buy farmed shrimp from CP Foods, are among the retailers expected to attend the talks with Thai government representatives. Several international catering and food-service firms including Sodexo, Brakes as well as campaigners from Oxfam and the Environmental Justice Foundation will be among the attendees.

CP Foods acted after several retailers, including Whole Foods and Carrefour, pulled out of CP contracts in Thailand after the revelations.

The six-month inquiry into Thailand’s seafood industry found slavery was helping to fuel one of the country’s major export economies, and that men were being bought and sold like cattle and kept against their will on ships for years without pay and under the threat of violence.

The aim of the meeting is to agree on the terms of an industry action group, which will work with CP Foods to establish a global benchmark in sustainable shrimp-feed production. It will also help the Thai government create a strategy to halt human trafficking and forced labour in the seafood supply chain.

According to sources, in addition to meetings in Bangkok with senior Thai officials, activities will include trips to CP Foods’ fish-feed factories and new production lines as well as to the southern coastal province of Songkhla to talk to fishing boat owners to get “real feedback from the ground”.

“A number of suppliers are meeting CP this week to ensure that our concerns are being addressed,” Morrisons said. “We’ll also be meeting with other suppliers in the area to ensure collaboration rather than duplication of effort.”

Sodexo said it was attending the meeting to better understand CP’s food supply chain and measures being taken to improve labour conditions in the Thai seafood industry.



Seafood lovers’ dilemma
Monday July 13th 2015, 1:49 pm
Filed under: IPB

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/615036/seafood-lovers-dilemma

“Over a month ago, I bought some fresh seafood, comprised of shrimps and mantis shrimps and took it to a party at my friend’s house….”



MENANTI KINERJA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Saturday July 11th 2015, 5:35 pm
Filed under: IPB

Pengangkatan Susi Pudjiastuti menjadi menteri kelautan dan perikanan (KP) pada kabinet kerja Presiden Jokowi menarik perhatian masyarakat luas. Pengangkatan menteri KP tersebut diluar kebiasaan pemerintahan sebelumnya. Susi Pudjiastuti bukan sosok yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi atau pun militer tetapi hanyalah orang biasa yang kebetulan sukses menjadi pengusaha dibidang transportasi antar pulau. Yang menarik, kesuksesannya itu bermula dari menjual ikan.

Peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi sedang menerapkan konsep revolusi mentalnya. Presiden Jokowi hendak menunjukkan pada masyarakat bahwa kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh secara informal dan learning by doing, dan bekerja keras serta tekun pun bisa mencapai kesuksesan, dan punya kesempatan diangkat menjadi menteri seperti Susi Pudjiastuti.

Terlepas dari kontroversi yang ada, masyarakat menunggu kinerja nyata menteri KP untuk memenuhi janji Presiden Jokowi saat berkampanye yaitu membenahi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan.

Persoalan laten

Ada beberapa persoalan laten yang belum terselesaikan oleh menteri KP sejak kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dibentuk, yaitu; pertama citra dan persepsi masyarakat terhadap nelayan kurang baik. Nelayan terlanjur dipersepsikan miskin, berpendidikan rendah, hidupnya cenderung boros dan terjerat hutang, dan kurang dipercaya sehingga usahanya sulit mendapat pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Kedua, kualitas informasi penangkapan ikan sangat rendah dan kurang dipercaya. Data hasil penangkapan ikan yang dilaporkan pengusaha perikanan tidak memenuhi standar yang diharapkan meliputi jumlah, jenis, ukuran, dan lokasi penangkapan ikan (fishing ground) untuk setiap kapal dan alat tangkap yang digunakan selama operasi penangkapan ikan. Data tersebut tidak tersedia sebab pelaku industri penangkapan ikan cenderung merahasiakan data yang dimilikinya karena berbagai alasan.

Ketiga, keamanan dan mutu hasil perikanan masih rendah. Ikan-ikan laut segar yang dijual di pasar lokal – tradisional dan modern – belum terbebas dari penggunaan bahan berbahaya seperti formalin agar tekstur ikan tahan lama saat dipasarkan. Praktek penggunaan bahan berbahaya tersebut sepertinya menjadi kelaziman dan sulit diberantas. Keadaan demikian tentu akan merusak kesehatan dan mengurangi minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Keempat, produk perikanan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain di asia dalam memenuhi standar dan persyaratan pasar internasional. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia hanya 2,79% dari total ekspor produk perikanan dunia. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan Cina (16,40%), Thailand (5,15%), Vietnam (4,63%) dan India (3,38%) (FAO, 2014). Beberapa persoalan tersebut diatas, penulis meyakini, telah diketahui dan dipahami oleh menteri KP yang berpengalaman dalam bisnis perikanan selama lebih dari 30 tahun.

Kebijakan prioritas

Beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pertama, mengubah kebijakan pemberdayaan nelayan yang bersifat charity menjadi non charity dan berorientasi bisnis. Berbagai paket program pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) tetapi hasilnya masih nihil – bila tidak ingin dikatakan gagal.

Program pengembangan usaha yang dikembangkan KKP selama ini belum mampu memberdayakan nelayan, dan justru menimbulkan ketergantungan nelayan pada bantuan pemerintah. Nelayan kecil dan buruh nelayan sulit meningkatkan taraf kehidupannya sebab kurang mampu menghadapi berbagai masalah yang bersifat struktural yaitu kebijakan dan sistem yang ada tidak berpihak pada kepentingan mereka.

Berbagai peraturan perundangan disektor kelautan dan perikanan telah tersedia, tetapi KKP sulit menghindar dari perangkap sosial (social trap) yaitu situasi dimana apa yang dilakukan selama ini sebagai pilihan kebijakan yang baik, tetapi kemudian menjadi pilihan kebijakan yang keliru atau kurang tepat.

Misalnya, kebijakan dan program pemberdayaan nelayan yang diterapkan oleh KKP sebagai kebijakan yang baik tetapi dalam penerapannya ternyata tidak mampu mensejahterakan nelayan kecil dan buruh nelayan sebab adanya fenomena dominasi dan eksploitasi yang bersifat sosial dan ekonomi dalam usaha perikanan skala menengah dan besar.

Selain itu kehidupan nelayan kecil dan buruh nelayan rentan terhadap perubahan kebijakan seperti kenaikan harga BBM, tarif perijinan dll. Untuk itu diperlukan legislasi berupa undang-undang pemberdayaan dan perlindungan nelayan yang dapat menjamin hak dan kepentingan nelayan dan buruh nelayan. Pemerintah pun perlu segera mengkaji dan melakukan ratifikasi konvensi ILO No 188 tahun 2007 tentang pengaturan bekerja dibidang perikanan.

Kedua, rendahnya kualitas dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan penangkapan ikan menyebabkan Indonesia dikenal sebagai negara yang kurang serius dalam mengatasi persoalan illegal, unreported, dan unregulated (IUU) perikanan. Penerapan kebijakan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) dalam permenKP No 13/2012 dan berbagai kebijakan lainnya terkait kegiatan penangkapan ikan kurang efektif meningkatkan keterbukaan pelaku usaha perikanan dalam memberikan informasi. Hal tersebut disebabkan lemahnya kontrol, pengawasan, inspeksi, dan verifikasi informasi oleh aparat selama kegiatan operasi penangkapan dan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan; dan sanksi yang ada pun kurang memberi efek jera pada pihak yang memberikan informasi tidak benar.

Keterbukaan informasi kegiatan perikanan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Inisiatif KKP diperlukan untuk menyusun peraturan perundangan tentang informasi sumberdaya dan hasil perikanan. Prinsip terpenting dalam pengaturan tersebut menyangkut pembentukan observer perikanan; serta penerapan traceability dan sertifikasi pada seluruh hasil perikanan dari kegiatan penangkapan, budidaya, dan pengolahan yang akan didistribusikan ke pasar dalam dan luar negeri.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional yang independen dan kredibel dalam menentukan mekanisme dan proses sertifikasi hasil perikanan. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan keterbukaan informasi kegiatan perikanan, tetapi juga dapat menjamin produk perikanan Indonesia menerapkan persyaratan dan standar pasar internasional sehingga kualitasnya dapat bersaing dengan negara lain di dunia. Kualitas produk perikanan yang baik pun akan meningkatkan minat konsumsi ikan di dalam negeri.

Penutup

Keraguan masyarakat pada kemampuan Susi Pudjiastuti akan sirna apabila menteri KP tersebut mampu melakukan perubahan kebijakan yang fundamental dalam mengatasi berbagai persoalan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas. Harapannya kehidupan masyarakat perikanan makin sejahtera. Tidak hanya itu, citra nelayan akan makin dikenal baik oleh masyarakat sebagai pahlawan yang mampu menyediakan hasil perikanan yang berkualitas. Semoga.

*) Penulis adalah staf pengajar Departemen PSP FPIK IPB pada laboratorium pelabuhan perikanan dan kebijakan pengelolaan.



ASPEK EKONOMI DALAM PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP
Saturday July 11th 2015, 5:19 pm
Filed under: IPB

Thomas Nugroho

DIMENSI PENANGKAPAN IKAN

1. EKONOMI : Teknologi, Modal, Biaya, dan Penerimaan
2. SOSIAL : Tenaga Kerja, Pengetahuan, Budaya
3. LINGKUNGAN : Stock Ikan, By Catch

ASPEK EKONOMI DALAM PENGOPERASIAN ALAT TANGKAP (Materi Bimtek : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerangan, 2015)



KOMPONEN DATA SOSIAL EKONOMI BUDAYA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Saturday July 11th 2015, 5:03 pm
Filed under: IPB

Thomas Nugroho

Komponen Sosial Budaya

1. Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat pesisir terutama nelayan umumnya relatif rendah yakni tamat SD atau bahkan ada yang tidak tamat SD.

2.Kekerabatan
Masyarakat pesisir contohnya nelayan dalam melakukan usaha penangkapan ikan biasanya melibatkan sanak saudaranya. Walaupun dalam perekrutan anak buah kapal (ABK) menggunakan prinsip siapa yang mau tanpa melihat ada atau tidak hubungan kekerabatan, namun umumnya pelibatan ABK yang berasal dari keluarga atau suku yang sama akan lebih dekat daripada ABK yang berasal dari luar keluarga atau suku yanga berbeda.

3.Hubungan sosial
Hubungan sosial yang terbentuk antar masyarakat pesisir seperti nelayan umumnya mengikutsertakan anak maupun sanak famili mereka untuk melaut bersama. Pada jenis alat tangkap tertentu seperti pancing layur, ketika melaut ada dua orang yang terlibat, satu orang sebagai nahkoda dan seorang sebagai operator pancing.

4.Pembagian Kerja
– Ada pembagian kerja berdasarkan gender dalam komunitas nelayan. Kerja yang membutuhkan tenaga besar diperankan oleh laki-laki seperti nelayan, pedagang ikan serta buruh angkut. Sedangkan perempuan lebih banyak bekerja sebagai buruh industri pengolahan yang tersebar ke dalam beberapa industri serta pedagang (penjaga warung tempat nelayan beristirahat) serta usaha penjualan nasi dan kebutuhan melaut.
– Pembagian kerja nelayan, berdasarkan kepemilikan modal dan spesialisasi keterampilan. Bagi pemilik modal atau pemilik kapal, akan merekrut pengurus kapal yang dapat mengkoordinir segala kebutuhan kapal.
– Nelayan terbagi-bagi berdasarkan tugas dan ketrampilan yakni sebagai nakhoda, Kepala Kamar Mesin, Juru Masak, dan ABK.
– Umumunya nelayan terbagi dalam kategori nelayan penuh, sambilan utama dan sambilan tambahan.
– Pedagang ikan terbagi menjadi dua, yaitu pemilik lapak dan buruh.
– Adapun pengolah ikan merupakan pengolah dalam skala industri, sehingga pembagian kerjanya lebih komplek pula dengan pembagian spesialisasi keterampilan yang menjadi patokan utama.

5.Balas jasa
Resiprositas (system balas budi) umum terjadi dalam kehidupan nelayan. Hampir sebagian besar nelayan mempunyai ketergantungan terhadap pemilik modal (tauke/punggawa) sebagai orang yang memberi bantuan dana/modal kerja melaut. Keadaan tersebut tidak saling merugikan, tetapi sebaliknya saling menguntungkan. Nelayan terbiasa dengan system yang telah berjalan lama.
Ada pula sebagian nelayan yang mampu mengadakan sendiri dana yang diperlukan untuk kebutuhan melaut, namun jumlahnya sangat terbatas hanya nelayan yang bermodal.

6.Suku
Suku pada komunitas nelayan di wilayah barat Indonesia umumnya heterogen. Sedangkan komunitas nelayan di wilayah timur Indonesia biasanya homogen atau hanya dominan suku tertentu.

7.Sanitasi Lingkungan
Sanitasi lingkungan baik di pemukiman nelayan umumnya tergolong buruk. Seperti kondisi lingkungan di sekitar PPSJ belum terkelola dengan baik. Banjir rob yang sering terjadi membawa serta limbah industri hasil pengolahan yang tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat di dalam PPSJ.

8.Migrasi
Perpindahan penduduk/migrasi kerap kali terjadi di dalam komunitas nelayan. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan diantaranya yaitu mencari wilayah yang memiliki sumberdaya ikan yang melimpah atau kepentingan untuk mencari mata pencaharian lain untuk mendapat penghidupan yang layak.

9.Mata pencaharian alternatif
Selain mata pencaharian usaha penangkapan ikan, terdapat potensi pariwisata yang dapat menjadi mata pencaharian alternatif. Umumnya potensi pariwisata di wilayah pesisir pantai sangat besar namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan. Potensi pariwisata jika dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat nelayan disamping sebagai sumber pendapatan daerah serta dapat berdampak bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

10.Kepercayaan
Aktivitas sosial yang terkait dengan kepercayaan sering dilakukan pada masyarakat nelayan. Kepercayaan tersebut berupa aktivitas adat istiadat yang diadakan setiap setahun sekali seperti sedekah laut dengan membawa berbagai macam sesajen. Aktivitas kepercayaan/keagamaan tersebut biasanya berupa kegiatan pengajian, kegiatan lain yang terkait dengan aktivitas melaut seperti tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada hari-hari tertentu seperti jumat, hal ini dikarenakan mereka harus melaksanakan ibadah sholat jumat.

11.Agama
Agama yang mendominasi pada masyarakat nelayan biasanya Islam. Walaupun demikian dalam masyarakat nelayan memiliki tingkat keragaman yang tergolong tinggi. Seluruh agama yang diakui di Indonesia bahkan dari manca negara terdapat pemeluknya dalam komunitas nelayan.

Komponen Ekonomi

12. Pertumbuhan ekonomi
Perkembangan sektor usaha jasa dan non jasa di sekitar pelabuhan perikanan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sector usaha yang berkembang di wilayah pesisir misalnya sekitar pelabuhan perikanan seperti perdagangan ikan, bongkar muat kapal ikan, industri pengolahan ikan dll.

13. Mata pencaharian
Mata pencaharian utama masyarakat di wilayah pesisir adalah nelayan. Disamping sebagai pembudidaya ikan, pedagang, pengolah dan buruh di bidang perikanan.

14.Mobilitas
Mobilitas masyarakat nelayan berpindah dari satu daerah ke daerah lain sangat tinggi. Mobilitas tersebut sepenuhnya karena motif ekonomi mencari sumber/wilayah penangkapan ikan dan/atau daerah pemasaran hasil perikanan. Contohnya nelayan bubu jodang yang berasal dari Cirebon, yang menjadikan palabuhanratu sebagai tempat berlabuh ketika akan melakukan penangkapan di wilayah Banten. Mobilisasi nelayan ini terjadi pada bulan Juli sampai Desember.

15.Ketrampilan
Beragamnya alat tangkap yang beroperasi di wilayah pesisir, menyebabkan nelayan mampu menguasai berbagai macam alat tangkap. Dari pengalaman di lapangan, diketahui bahwa ada beberapa nelayan yang mampu mengoperasikan pancing rumpon, gillnet, payang dan rawai layur. Sehingga nelayan mampu mengoperasikan alat tangkap tersebut secara bergantian menurut keuntungan yang biasanya diperoleh dari penggunaan suatu alat tangkap.

16.Kesempatan usaha
Jenis usaha yang banyak dilakukan oleh penduduk lokal adalah usaha perikanan (nelayan), perdagangan, jasa, dan budidaya. Penduduk pendatang di umumnya bekerja di sektor usaha jasa dan niaga, seperti membuka perusahaan pengekspor hasil perikanan laut, usaha jasa perhotelan, diskotek, biliar, dan pariwisata.

17.Penyelesaian sengketa
Dalam kehidupan masyarakat nelayan sering diwarnai oleh permasalahan antar individu dan/kelompok nelayan seperti konflik perebutan daerah tangkapan ikan. Namun demikian konflik yang terjadi biasanya hanya berlangsung sewaktu di laut saja, ketika tiba di darat permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Apabila terjadi masalah antar nelayan, umumnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa mengucilkan pihak yang terlibat. Namun apabila terjadi konflik antara nelayan dengan pemerintah akan diselesaikan secara hukum.

18.Gaya hidup konsumtif
Hampir disemua lapisan masyarakat nelayan memiliki ciri khas/sifat yang cenderung konsumtif. Pembelian barang-barang diluar kebutuhan pokok seperti elektronik, perhiasan dll sering dilakukan pada saat terjadi peceklik. Jalan pintas yang bisa dilakukan adalah dengan berhutang pada pemilik modal/tauke/punggawa. Kondisi tersebut biasanya membuat nelayan sangat tergantung pada pemilik modal/tauke/punggawa.

19.Pola kepemilikan sumberdaya
Pola kepemilikan unit penangkapan ikan (UPI) berbeda dengan pola kepemilikan Daerah Penangkapan Ikan (DPI). Pola kepemilikan DPI lebih banyak dikuasai oleh beberapa individu. Ciri penguasan DPI adalah adanya rumpon yang beroperasi di DPI. Keberadaan rumpon ini sepertinya masih belum diatur, karena dari tahun ketahun jumlahnya semakin bertambah tanpa bias dikendalikan. Hal ini berdampak buruk pada beberapa alat tangkap, misalnya gillnet yang terkena imbas dari penambahan rumpon. Kapal yang mengoperasikan gillnet dari tahun ke tahun mengalami pengurangan yang cukup drastis.

20.Pola kepemilikan modal
Kepemilikan modal berupa unit penangkapan ikan seperti kapal dan alat tangkap ikan terbagi dalam bentuk yaitu: 1) kepemilikan penuh. Dalam hal ini pengadaan unit penangkapan ikan dan biaya operasi penangkapan ikan dibiayai sepenuhnya oleh nelayan pemilik. 2) Pengadaan unit penangkapan ikan dan biaya operasi penangkapan ikan dibiayai sepenuhnya oleh nelayan pemilik, namun biaya operasi penangkapan ikan dan biaya pemeliharaan kapal termasuk mesin kapal dan alat tangkap berhutang kepada pemodal/tauke/punggawa. 3) kepemilikan dengan modal sebagian besar dari pemodal/tauke/punggawa. Nelayan akan mengembalikan biaya pembelian unit penangkapan dengan cara mengansur dari hasil tangkapan.

21.Teknologi penangkapan
Teknologi unit penangkapan ikan yang digunakan nelayan umumnya masih terbilang sederhana sehingga daerah operasi penangkapan ikan tidak jauh hanya berkisar 2-5 mil dari PPI. Selain itu produksi ikan yang selama ini dihasilkan dari hasil tangkapan nelayan belum mampu memenuhi kebutuhan komsumsi ikan masyarakat maupun bahan baku industri pengolahan.

22.Kesempatan usaha
Kesempatan usaha yang ada di wilayah pesisir masih sangat terbuka. Jenis usaha yang ada masih sangat sedikit yakni hanya terbatas pada kios-kios yang menjual makanan kecil dan kebutuhan melaut seperti rokok sehingga masih terbuka kesempatan usaha baru yang lebih menguntungkan.
Hasil tangkapan ikan, misalnya di pelabuhan perikanan cukup banyak dan berkualitas/segar. Kondisi tersebut dapat mendorong tumbuhnya wisata kuliner berupa usaha warung makan yang menyajikan berbagai menu ikan seperti ikan bakar dll sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke PPI. Selain itu dapat pula mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan ikan, disamping usaha-usaha lain yang mendukung kegiatan operasi penangkapan seperti usaha penjualan perlengkapan unit penangkapan.

23.Lama melaut
Umumnya nelayan menangkap ikan dengan pola trip one day fishing. Namun ada beberapa nelayan yang tripnya lebih dari satu hari bahkan sampai berbulan-bulan, seperti pemancing ikan Tenggiri dan ikan Cakalang

24.Distribusi hasil tangkapan
Biasanya nelayan yang tripnya hanya satu hari, hampir semua hasil tangkapan utamanya dijual kepada tauke/punggawa. Setiap nelayan mempunyai tauke/punggawa tersendiri. Sementara hasil tangkapan sampingan (by catch) langsung dijual ke pedagang bakul keliling yang ada di PPI.

25.Sistem bagi hasil
Sistem bagi hasil yang berlaku bagi nelayan dengan ABK di umumnya 50% : 50% setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional penangkapan ikan, bagian kapal dan alat tangkap. 50% bagian diperuntukkan untuk pemilik dan 50% bagian lagi diperuntukkan untuk ABK.
Disamping itu ada pula sistem bagi hasil antara nelayan dengan tauke/punggawa. Tauke/punggawa menetapkan harga yang lebih rendah terhadap nelayan dibanding dengan harga pasar. Penjualan hasil tangkapan yang didaratkan biasanya tidak langsung dibayar tunai.



SOSIAL EKONOMI DAN TATA KELOLA SUMBERDAYA KEPITING
Saturday July 11th 2015, 4:46 pm
Filed under: IPB

Thomas Nugroho

Isu penting dalam pengelolaan sumberdaya kepiting adalah masalah keberlanjutan meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya kepiting merupakan suatu tindakan pembuatan peraturan/perundang-undangan berdasarkan hasil kajian ilmiah yang relevan. Dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya kepiting tersebut perlu menerapkan konsep pengelolaan yang bertanggungjawab (responsible fisheries) dan serta secara konsisten melakukan monitoring, controlling dan surveillance. Pada dasarnya tujuan utama pengelolaan kepiting adalah untuk menjamin produksi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu dari berbagai stok (resource concervation), terutama melalui berbagai tindakan pengaturan dan pengkayaan (enhancement) yang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya kepiting.

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan sumber daya kepiting adalah sebagai berikut; pertama kelestarian sumber daya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kepiting pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kepiting diharapkan tidak menyebabkan rusaknya daerah penangkapan, spawning ground dan nursery ground. Selain itu, tidak pula merusak hutan mangrove yang memiliki keterkaitan ekologis dengan sumberdaya kepiting.

Aspek Sosial

Aspek sosial dalam pengelolaan sumberdaya kepiting terkait dengan norma bagaimana masyarakat melaksanakan prinsip kelestarian sumberdaya. Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi penangkapan dan budidaya kepiting. Teknologi yang digunakan menentukan hendaknya teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan munculnya konflik sosial di masyarakat. Berkaitan dengan prinsip kelestarian perlu dilakukan kegiatan monitoring, controling, dan evaluation terhadap ketersediaan sumberdaya kepting termasuk kondisi lingkungan.

Kelestarian budaya pengelolaan sumberdaya kepiting yang memperhatikan aspek keberlanjutan sangat diperlukan agar masyarakat dan generasinya mendatang mendapat manfaat dari sumberdaya kepiting. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting seyogyanya memperhatikan kearifan dan pengetahuan lokal, hukum adat dan aspek kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (stakeholders) yaitu pemerintah daerah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Adanya partisipasi seluruh pihak akan mewujudkan rasa memiliki dan tanggungjawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumberdaya kepiting. Secara skematis pola pengelolaan sumber daya kepiting secara partisipatif disajikan pada Gambar 1 dibawah.

Gambar 1. Prinsip pengelolaan sumber daya kepiting berbasis partisipatif (diadopsi dari Pomeray, RS. 1997)

Aspek Ekonomi

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya kepiting secara efisien dan berkelanjutan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan suatu kelompok masyarakat dan memarjinalkan kelompok masyarakat lainnya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kepiting harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas artinya segala kebijakan ekonomi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara transparansi artinya segala kebijakan terkait dengan ekonomi dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya kepiting.

Kegiatan pengelolaan sumberdaya kepiting merupakan suatu system yang membutuhkan kecermatan dalam pengelolaannya. Pengembangan system pengelolaan sumberdaya kepiting yang berkelanjutan harus memperhatikan atribut biologi, teknologi, habitat dan lingkungan, pemangku kepentingan (stakeholders), pasar dan aransemen kelembagaan. Aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lain, lalu membentuk sebuah model interaksi pengelolaan. Model interaksi tersebut perlu dikenali dalam pengembangan sumberdaya. Kerangka analisis pengembangan system pengelolaan sumberdaya kepiting disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka analisis pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya kepiting (diadopsi dari Lorenzen K, 2008)

Tata kelola Sumberdaya Kepiting

Pengelolaan sumberdaya kepiting dapat dikembangkan melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Sistem tersebut merupakan pembagian tanggungjawab dan atau otoritas antara pemerintah dengan pengguna sumber daya lokal (local community) untuk mengelola sumber daya kepiting. Sistem pengelolaan berbasis masyarakat dimulai diterapkan pada akhir tahun 1970-an seiring dengan munculnya kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan yang mengancam ekosistem sumber daya alam. Pengelolaan berbasis masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyerahan hak milik (property right) atas sumber daya kepiting kepada masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan (equality), pemberdayaan (empowerment), kelestarian (sustainability), efisiensi (efficiency) dan orientasi sistem (system oriented).

Prinsip kesamaan berarti adanya akses dan peluang yang sama antar masyarakat baik individu maupun kelompok. Prinsip pemberdayaan berarti ada pengalihan akses dan kontrol atas sumberdaya kepiting dari hanya pada segelintir orang yang hanya mencari keuntungan kepada masyarakat. Prinsip kelestarian berarti sumber daya kepiting dimanfaatkan harus dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan mendatang. Setiap generasi mengakui kewajibannya untuk menjaga sumber daya kepiting demi generasi mendatang. Sementara prinsip efisiensi berarti sumber daya kepiting dikelola secara efisien, mengurangi biaya transaksi dan menambah manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Prinsip orientasi system berarti sumber daya kepiting dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki variabel dan saling terkait satu dengan lainnya.
Pengelolaan berbasis masyarakat akan mencapai hasil yang diharapkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Sudirman S, 2009);

Batas-batas wilayah secara fisik harus jelas. Batas-batas wilayah harus mencolok sedemikian rupa sehingga semua anggota dari komunitas nelayan dapat mengetahui secara akurat. Batas-batas wilayah sebaiknya berdasarkan pada ekosistem yang dapat dengan mudah diamati dan dipahami oleh nelayan.

Keanggotaan didefinisikan secara jelas. Keanggotaannya perorangan atau rumahtangga untuk memastikan siapa yang berhak menangkap ikan dalam kawasan kepiting sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati.

Kohesi kelompok. Kelompok nelayan secara permanen menetap di dekat wilayah yang dikelola memiliki kesadaran untuk menghadapi permasalahan secara bersama.
Organisasi yang ada tidak asing bagi nelayan sebab sistem yang dibangun sesuai dengan nilai-nilai tradisional/lokal masyarakat nelayan.

Kelayakan ekonomi. Nelayan secara individu dan kelompok memiliki harapan memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan dari kegiatan pengelolaan sumberdaya kepiting.
Partisipasi anggota masyarakat relative tinggi sehingga mereka mempunyai akses untuk mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan sumber daya kepiting.
Aturan pengelolaan dijalankan secara efektif. Aturan pengelolaan dibuat sederhana dan mudah dipahami sehingga seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pemantauan dan pelaksanaannya.

Secara yuridis organisasi yang dibentuk diakui. Nelayan secara individu atau kelompok diberikan hak berdasarkan hukum untuk menyusun organisasi dan kerangka kerja yang dibutuhkan. Terdapat ketentuan hukum dari pemerintah yang secara jelas memberikan tanggungjawab dan kewenangan kepada masyarakat lokal.

Kerjasama dan kepemimpinan. Ada rangsangan dan kemauan dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk waktu, tenaga bahkan uang untuk mendukung keberhasilan pengelolaan. Ada diantara anggota masyarakat yang menjadi kelompok inti yang bertanggunjawab sebagai pemimpin dalam proses pengelolaan.

Desentralisasi dan pendelegasian wewenang. Harus ada kebijakan pemerintah yang memberikan desentralisasi administrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan atau otoritas kepada pemerintah daerah atau organisasi nelayan.

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan adanya koordinasi antara organisasi nelayan dan pemerintah untuk memonitor rencana organisasi, penyelesaian konflik dan pelaksanaan hukum lokal/adat yang telah diperkuat.
Hak pengelolaan sumberdaya kepiting

Faktor penyebab terjadinya pengurasan (depiction) dan eksploitasi sumber daya kepiting secara berlebihan (overfishing), secara teoritis berpangkal dari pandangan dominan di banyak negara bahwa sifat sumber daya kepiting merupakan milik bersama. Konsep milik bersama didefinisikan bahwa penggunaan sumber daya kepiting bersifat bebas dan terbuka untuk para nelayan dari negara mana pun dalam wilayah laut bebas, atau para nelayan dalam suatu negara dalam wilayah ZEE. Konsep milik bersama mengisyaratkan beberapa ciri dalam sumberdaya kepiting yaitu;
Pertama, dalam suatu wilayah milik bersama, setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas atau negara, bebas melakukan penangkapan kepiting. Kebebasan itu hanya merupakan milik dari anggota kelompok atau komunitas. Misalnya, dalam wilayah pesisir di Indonesia, kebebasan menangkap kepiting itu hanya dimiliki oleh nelayan yang berada di wilayah pesisir. Kedua, dalam wilayah milik bersama tidak dikenal distribusi atau kuota bagi anggota kelompok atau komunitas, sebab yang berlaku adalah prinsip persaingan bebas. Siapa yang paling unggul, misalnya dalam teknologi penangkapan kepiting, dia lah yang paling berpeluang memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Ketiga, hak untuk menangkap kepiting, koheren dengan keanggotaan dalam suatu kelompok atau komunitas, sehingga hak tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain (Sudirman S, 2009).

Setidaknya terdapat empat akibat nyata dari situasi milik bersama yaitu; pertama keadaan milik bersama telah mendorong bangkitnya naluri serakah para nelayan sehingga tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia membatasi hasil tangkapannya untuk tujuan kelestarian. Kedua, terjadi pemborosan ekonomi akibat tidak adanya pembatasan penangkapan. Di berbagai tempat terjadi kecenderungan investasi lebih besar dari yang sesungguhnya dibutuhkan. Ketiga, pemborosan investasi menyebabkan pendapatan rata-rata nelayan kecil berada pada titik terendah. Kempat, menimbulkan pertikaian di antara nelayan. Pertikaian tersebut berbentuk misalnya: (1) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting yang sama dan menggunakan alat tangkap yang sama pula; (2) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting yang berbeda, namun menggunakan alat tangkap yang sama, seperti nelayan kecil dengan nelayan besar; dan (3) antara nelayan yang menangkap jenis kepiting tertentu dan menggunakan alat tangkap yang tidak sama, namun melakukan kegiatan penangkapan di daerah yang sama (Sudirman S, 2009).

Kondisi yang kian memburuk akibat manajemen pengelolaan sumberdaya kepiting berbasis milik bersama menjadi latar belakang berkembangnya konsep hak pengelolaan sumberdaya kepiting (territorial use rights in fisheries). Hak pengelolaan mencakup : (1) hak untuk menghalangi atau mengawasi keikutsertaan orang lain dalam wilayah pengelolaan (the right of exclusion); (2) kewenangan menetapkan banyaknya dan jenis penggunaan sumber daya kepiting dalam wilayah pengelolaan; (3) mengambil kegunaan dari pemanfaatan sumberdaya kepiting dalam wilayah pengelolaan (the right to extract benefits). Kegunaan tersebut dapat diambil melalui penarikan punggutan dari pengguna sumber daya kepiting.

Faktor penting yang berkaitan dengan upaya pembentukan dan pemeliharaan hak pengelolaan sumber daya kepiting meliputi sifat sumber daya kepiting, penentuan batas-batas pengelolaan, teknologi yang digunakan, faktor kebudayaan, distribusi kekayaan serta system pemerintahan dan institusi hukum.

Daftar Pustaka

Lorenzen, K. 2008. Understanding and Managing Enhancement Fisheries Systems. Reviews in 2. Journal of Fisheries Science, 16(1–3):10–23. Taylor and Francis Group, LLC.

Pomeroy, RS. 1998. A Process for Community-based Fisheries Co-management. Newsletter of the Asian Fisheries Social Science Research Network. Makati City, Philippines.

Sudirman S. 2009. Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan : Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia. LKIS. Yogyakarta.



HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Saturday July 11th 2015, 4:42 pm
Filed under: IPB

HUKUM LAUT INTERNASIONAL



PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
Saturday July 11th 2015, 4:33 pm
Filed under: IPB

Thomas Nugroho

Pendahuluan

Sebagian besar kekayaan sumberdaya hayati kita dikandung dalam lautan dan wilayah sekitarnya (pesisir) yang luasnya lebih dari 2/3 wilayah nusantara. Sistem pengelolaan yang efektif dapat menjamin bukan hanya agar sumberdaya hayati laut dan pesisir tersebut bertahan hidup melainkan semakin meningkat meskipun terus dieksploitasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan secara berkelanjutan.

Akan tetapi faktanya di lapangan eksploitasi sumberdaya hayati laut dan pesisir tersebut cenderung merusak sehingga mengancam keberadaannya beserta lingkungannya.  Pengalaman memperlihatkan bahwa system pengelolaan yang salah menjadi factor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut dan pesisir yaitu (1) pemanfaatan yang berlebihan (over exploitation), (2) penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, (3) perubahan dan degradasi fisik habitat/ekosistem, (4) pencemaran, dan (5) konversi kawasan lindung, hulu dan hilir menjadi peruntukan pembangunan lainnya.

Desakan ekonomi menjadi amat dominan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya hayati laut dan pesisir. Mereka membutuhkan sumberdaya tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup yang jumlahnya semakin hari terus bertambah. Sehingga ada kesenjangan antara desakan ekonomi dengan kemampuan masyarakat untuk melestarikan sumberdaya hayati laut dan pesisir. Apabila masalah kesenjangan ini tidak diatasi maka kehancuran ekosistem sumberdaya laut dan pesisir akan terus terjadi yang intensitasnya semakin besar.

Upaya melestarikan sumberdaya dan lingkungan dengan cara membatasi kegiatan ekonomi masyarakat memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir atau bahkan mematikannya akan sia-sia. Sudah banyak contoh kebijakan atau campur tangan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir justru tidak efektif dan mengakibatkan kemubaziran yang mudah dimanfaatkan oleh beragam kepentingan elit yang merugikan dan mencederai rasa keadilan.

Pendekatan yang dapat diakukan dalam melestarikan sumberdaya laut dan pesisir beserta lingkungannya adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat (public awarness) disamping melakukan proses-proses partisipasi dan kolaborasi/kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir yang tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Memang kesadaran masyarakat tidak muncul dalam waktu sesaat tetapi melalui proses edukasi yang berjalan terus menerus dan memperhatikan kondisi sosial budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat tersebut harapannya akan terjadi keseimbangan antara upaya memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya laut dan pesisir beserta lingkunganya di kemudian hari.
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan merupakan proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah dan sumberdaya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Kunci penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan adalah keterpaduan, keberlanjutan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Keterpaduan mensyaratkan adanya koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berkelanjutan memiliki dimensi ekonomis, ekologis dan sosial politik. Dimensi ekonomi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sektor pembangunan dengan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga dengan tingkat pemanfaatan sumberdaya yang rasional dan efisien. Dimensi ekologis mengandung arti, bahwa kegiatan pembangunan harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara dimensi sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari masyarakat. Konsep partisipasi dapat diaplikasikan melalui model pengelolaan wilayah berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah pesisir dan lautan berbasis masyarakat merupakan pola pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Landasan idiologis dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal tersebut mengamanatkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai.

Pengelolaan Berbasis-Masyarakat (PMB) yang dimaksudkan di sini adalah co-management (pengelolaan bersama), yakni pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan. Konsep PBM berawal dari pemahaman bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya sendiri sehingga yang diperlukan hanyalah dukungan untuk mengelola dan menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam praktiknya, kegiatan PBM di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah setempat dalam hal pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dukungan pemerintah masih memegang peranan penting dalam memberi pengarahan, bantuan teknis, dan merestui kegiatan yang sudah disepakati bersama. Sebaliknya, walaupun pemerintah sudah merencanakan suatu program, tetapi bila tidak didukung partisipasi masyarakat, maka hasilnya tidak akan optimal.

Dengan demikian, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat secara bersama-sama sejak awal kegiatan. Dukungan dan kerjasama dari lembaga pendidikan dan penelitian serta LSM juga dibutuhkan dalam menentukan lokasi daerah perlindungan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam di wilayah pesisir. Pengelolaan berbasis-masyarakat berupaya untuk mencari jawaban terhadap masalah utama lewat partisipasi aktif dan bermakna dari masyarakat wilayah pesisir. Istilah berbasis-masyarakat dapat diartikan bahwa pengguna utama sumberdaya yaitu masyarakat haruslah menjadi pengelola yang baik terhadap sumberdaya mereka. Strategi ini berbeda dengan strategi pengelolaan lain yang bersifat terpusat, yang program kegiatannya berasal dari tingkat atas, atau kurang/tidak melibatkan masyarakat pengguna sumberdaya.

Pengelolaan berbasis masyarakat juga merupakan proses pemberdayaan masyarakat pesisir secara politis dan ekonomis agar dapat memperoleh akses dan hak mengelola sumberdaya mereka sendiri. Secara implisit, campur tangan pihak luar diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pihak luar yang dimaksud dapat berasal dari pemerintah, swasta, LSM, dan universitas, yang memiliki kapasitas untuk memberdayakan serta memberikan akses dan hak tersebut.

Kasus pengelolaan sumberdaya terumbu karang berbasis masyarakat

Pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat merupakan suatu sistem pengelolaan terhadap terumbu karang dan ekosistem terkait yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan utama untuk mencapai dan mempertahankan kelestarian fungsi ekologis dan fungsi ekonomis terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya.

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah;
(a) Area terumbu karang tertata menurut fungsi-fungsi yaitu fungsi ekologis dan ekonomis.
(b) Hak-hak pengelolaan tradisional dari masyarakat diakomodir dan terpadukan dalam recana pengelolaan.
(c) Kawasan lindung (sanctuary) yang ditetapkan terjaga keutuhannya.
(d) Kualitas terumbu karang, baik yang berada pada kawasan lindung maupun kawasan pemanfaatan, terus menerus mengalami peningkatan dengan adanya kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi.
(e) Adanya suatu aturan baku tentang berbagai kegiatan pada kawasan pemanfaatan antara lain meliputi : kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang dilarang dan batas-batas maksimum penangkapan ikan diperbolehkan.
(f) Terbentuk mekanisme pengawasan terhadap seluruh areal terumbu karang di wilayah desa.
(g) Tercapainya kesepakatan tentang pemberian sanksi terhadap terjadinya pelanggaran yang merusak terumbu karang.
(h) Batas unit areal pengelolaan harus jelas dan tegas sehingga setiap wilayah adat, desa dan atau pulau mempunyai unit areal pengelolaan terumbu karang tersendiri.

Ruang Lingkup kegiatan pengelolaan areal terumbu karang berbasis masyarakat adalah:

(1.) Penetapan batas kawasan/unit pengelolaan
Penetapan batas kawasan/unit pengelolaan adalah suatu proses/kegiatan untuk menetapkan batas-batas kawasan laut yang akan dikelola menurut aturan-aturan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian batas-batas kawasan laut yang pengelolaannya akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah adanya batas-batas kawasan yang jelas dan tergambar dalam peta unit pengelolaan lengkap dengan titik koordinatnya.

Strategi pelaksanaannya meliputi;
(a) Melakukan pertemuan bersama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga adat, anggota masyarakat dan pihak terkait.
(b) Meminta pendapat peserta pertemuan tentang batas-batas kawasan laut yang pengelolaan/pengawasannya dapat dilakukan oleh desa atau masyarakat.
(c) Mencatat batas-batas kawasan yang selama ini berlaku menurut aturan tradisional yang menjadi kesepakatan masyarakat.
(d) Melakukan cross chech di lapangan atas batas-batas kawasan yang selama ini berlaku.
(e) Bila belum ada, melakukan musyawarah untuk menetapkan batas-batas kawasan laut yang akan dijadikan unit pengelolaan oleh desa.
(f) Menggambar batas-batas kawasan tersebut pada peta secara jelas dan benar.
(g) Mengkonsultasikan batas-batas kawasan dengan desa tetangga agar tidak melanggar wilayah desa lain.
(h) Membuat penetapan batas-batas kawasan bila semua sepakat dan tidak ada keberatan dari desa lain.

(2.) Identifikasi hak-hak pengelolaan tradisional
Identifikasi hak-hak pengelolaan tradisional adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi hak-hak apa saja yang melekat pada masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut yang ada di daerahnya. Tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak apa saja yang melekat pada masyarakat dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut di daerahnya. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah hak-hak masyarakat dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut dapat diketahui.

Contoh hak-hak pengelolaan tradisional masyarakat adalah hak menangkap ikan dengan alat tertentu dan hak penguasaaan atas suatu kawasan untuk kegiatan budidaya rumput laut. Strategi pelaksanaannya adalah;
Mencatat semua hak pengelolaan tradisional dari masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut.

Melakukan konsultasi dengan pemerintah desa untuk mengetahui apakah hak penguasaan atas suatu kawasan oleh masyarakat yang mendapat pengesahan/legalitas dari pemerintah desa.
Melengkapi data identifikasi hak penguasaan dengan data penunjang lainnya seperti; nama pemegang hak, alamat, luas areal yang dikuasai, dan masa berlakunya hak.
Memetakan hak/kegiatan penguasaan yang teridentifikasi ke dalam peta unit pengelolaan secara tepat dan jelas.

(3.) Penataan kawasan (zonasi)
Penataan kawasan atau zonasi adalah suatu proses/kegiatan untuk mengelompokkan areal terumbu karang ke dalam zona-zona sesuai dengan kondisi fisik dan fungsinya. Paling sedikit dikelompokan menjadi dua zona yaitu zona lindung dan pemanfaatan.

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi ekologis dan ekonomis ekosistem terumbu karang serta mempermudah penentuan jenis-jenis kegiatan pengelolaan. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah kawasan terumbu karang tertata menurut fungsi-fungsinya yaitu ke dalam zona lindung dan pemenfaatan. Hasil penetaan ini digambarkan dalam peta unit pengelolaan terumbu karang.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Menentukan kriteria lingkungan untuk zona lindung.
– Berdasarkan kriteria zona lindung, menetapkan areal terumbu karang yang memenuhi kriteria zona lindung. Areal yang tidak di plot menjadi zona lindung berfungsi sebagai zona pemanfaatan.
– Melakukan penataan zona pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan potensinya.
– Menggambar peta unit pengelolaan terumbu karang dengan menggunakan warna yang berbeda antara zona lindung dan pemanfaatan.

(4.) Pengintegrasian hak-hak pengelolaan tradisional ke dalam rencana pengelolaan
Pengintegrasian hak-hak pengelolaan tradisional adalah suatu proses memadukan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut ke dalam rencana pengelolaan terumbu karang.

Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa hak masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam laut tetap diakui di dalam program pengelolaan terumbu karang, serta untuk menghindarkan terjadinya konflik-konflik dalam pemenfaatan sumberdaya tersebut. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah hak-hak masyarakat lokal dalam pemenfaatan sumberdaya alam laut terpadu di dalam program pengelolaan terumbu karang serta mendapat pengesahan dari pemerintah setempat

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Mengintegrasikan hak-hak masyarakat yang telah sesuai dengan konsep pengelolaan kawasan (zonasi) ke dalam program pengelolaan.
– Melakukan pembahasan bersama masyarakat dan instansi terkait bila terdapat hak masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep pengelolaan zonasi, tujuannya untuk mengkaji bobot yang lebih dominan sebagai acuan pengambilan keputusan kearah mana hak tersebut harus diintegrasikan. Misalnya terdapat hak penangkapan ikan pada area terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat dan harus direhabilitasi, maka lokasi ini cenderung untuk dimasukkan ke dalam fungsi lindung. Untuk itu masyarakat perlu dicarikan lokasi penangkapan baru yang sesuai dan memberikan hasil tangkapan yang paling tidak sama dengan lokasi sebelumnya atau diberikan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan.
– Melakukan pembahasan bersama masyarakat dan instansi terkait untuk memastikan bahwa pengintegrasian hak pemanfaatan oleh masyarakat tersebut akurat dan selanjutnya akan tetap diakui.

(5.) Konservasi dan rehabilitasi
Konservasi adalah suatu tindakan atau kegiatan melindungi suatu sumberdaya alam dari ancaman kerusakan. Sedangkan rehabilitasi merupakan suatu tindakan atau upaya memperbaiki kondisi kualitas suatu sumberdaya alam agar kembali kepada kondisi ideal/normal. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memperbaiki kualitas terumbu karang serta ekosistem terkait lainnya. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah kualitas terumbu karang dan ekosistem terkait berada pada kondisi normal.

Contoh program konservasi dan rehabilitasi terumbu karang adalah pembuatan batas kawasan lindung, pemasangan papan larangan, penanaman pohon bakau untuk menahan abrasi dan memperbaiki ekosistem pantai dan pemantauan oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Berdasarkan isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasi, melakukan identifikasi program apa saja yang relevan untuk menjawab permasalahan isu lingkungan.
– Berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang telah terpilih, selanjutnya menyusun rencana pelaksanaannya secara lengkap seperti rancangan teknis dari bangunan yang akan dibuat, bahan-bahan yang diperlukan, jumlah kebutuhan biaya, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan.

(6.) Penetapan peraturan pemanfaatan sumberdaya alam laut
Perumusan peraturan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait merupakan proses untuk merumuskan aturan-aturan tentang pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelestariannya. Peraturan ini sekuarng-kurangnya berisi tentang jenis sumberdaya yang akan diatur jenis-jenis kegiatan yang diperbolehkan, jenis-jenis kegiatan yang dilarang dann sanksi bila terjadi pelanggaran.

Tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan pemenfaatan sumberdaya agar daya dukung lingkungan dapat dipertahankan dalam kondisi optimum. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah adanya aturan tentang batas-batas pemanfaatan sumberdaya yang disepakati bersama oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan diskusi yang melibatkan masyarakat, aparat desa, dan pihak lain yang terkait.
– Mengelompokkan peserta diskusi ke dalam 4 kelompok yaitu (a) merumuskan jenis-jenis sumberdaya yang perlu diatur pemenfaatannya, (b) merumuskan kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan, (c) merumuskan larangan-larangan, (d) merumuskan sanksi-sanksi pelanggaran.
Masing-masing kelompok membuat rumusan sesuai dengan bidang tugasnya.
– Membahas hasil rumusan masing-masing kelompok secara bersama-sama untuk memperoleh keselaran hubungan antara jenis-jenis sumberdaya, ketentuan-ketentuan pemanfaatan, larangan dan sanksi.
– Menuangkan hasil rumusan bersama ke dalam keputusan desa dan atau lembaga adat tentang ketentuan-ketentuan kegiatan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait.
Keputusan desa dan atau lembaga adat tersebut dipakai sebagai acuan penyelesaian masalah berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait yang mungkin timbul di kemudian hari.

(7.) Penetapan mekanisme pemecahan konflik
Konflik adalah suatu kondisi dimana terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan prinsip-prinsip antar dua atau lebih pihak terhadap suatu masalah yang sama, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain adanya perbedaan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam yang sama.

Tujuannya adalah mendapat kesepakatan bersama diantara masyarakat tentang mekanisme yang akan ditempuh untuk menyelesaikan/memecahkan konflik yang mungkin timbul. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya suatu mekanisme pemecahan konflik yang dapat dimengerti dan disepakati oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan identifikasi terhadap jenis dan sumber konflik yang pernah dan atau mungkin timbul.
– Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam konflik.
– Menelaah mekanisme/proses penyelesaian konflik yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu apakah masyarakat telah terbiasa menyelesaikan konflik secara kekeluargaan/damai melalui musyawarah, menempuh jalur hukum, atau dengan cara main hakim sendiri.
– Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, selanjutnya merumuskan mekanisme pemecahan konflik yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
– Rumusan mekanisme penyelesaian konflik paling sedikit mencakup tahapan yang perlu ditempuh dalam penyelesaian konflik, pihak-pihak yang layak menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, prinsip penyelesaian konflik yang saling menguntungkan (win win solution).
– Menuangkan rumusan mekanisme penyelesaian konflik ke dalam keputusan desa atau lembaga adat.
– Melakukan sosialisasi keputusan desa atau lembaga adat keseluruh lapisan masyarakat.

(8.) Pengawasan dan pengendalian
Sistem pengawasan terumbu karang adalah suatu aturan tentang tatacara dan organisasi untuk melakukan kegiatan pengawasan terumbu karang oleh masyarakat. Pembentukan sistem pengawasan terumbu karang adalah suatu proses untuk merumuskan dan menetapkan organisasi dan tatacara yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya terumbu karang dan ekosistem terkait.

Tujuannya adalah untuk merumuskan suatu sistem pengawasan yang tepat guna mencegah atau menekan terjadinya kerusakan terumbu karang. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terbentuknya organisasi dan tatacara pelaksanaan kegiatan pengawasan terumbu karang oleh masyarakat.

Strategi pelaksanaannya adalah;
– Melakukan pembahasan bersama berkaitan dengan perusakan karang yang biasa terjadi seperti jenis-jenis kegiatan perusakan, lokasi yang sering terjadi pelanggaran, bagaimana kegiatan perusakan dilakukan dan frekuensinya, siapa saja yang sering melakukan pelanggaran, dan bagaiman peranan aparat penegak hukum dalam kegiatan pengawasan dan penanganan pelanggaran.
– Setelah masalah pelanggaran tersebut dipahami, selanjutnya merumuskan tindakan pengawasan yang perlu dilakukan seperti alat yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan, bagaimana kegiatan pengawasan harus dilakukan, kapan pengawasan harus dilakukan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan bila terjadi pelanggaran, bagaimana menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk penanganan kasus pelanggaran, dan kepada siapa hasil pengawasan harus dilaporkan.
– Merumuskan struktur organisasi pengawasan yang tepat dan sesuai.
– Menuangkan rumusan mekanisme pengawasan ke dalam keputusan desa atau lembaga adat.
– Melakukan sosialisasi keputusan desa atau lembaga adat keseluruh lapisan masyarakat.

(9) Mengembangkan mata pencaharian alternatif
Mata pencaharian alternatif merupakan mata pencaharian atau usaha baru yang dikembangkan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan tekanan terhadap terumbu karang sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan pengembangan mata pencaharian alternatif adalah untuk mengurangi atau menghilangkan cara-cara penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya laut lainnya yang berakibat pada rusaknya terumbu karang.

Adapun sasaran pengembangan mata pencaharian alternatif adalah terbentuknya jenis-jenis usaha yang diterima masyarakat sebagai mata pencaharian alternatif untuk merubah kegiatan masyarakat dari bersifat merusak menjadi ramah lingkungan serta mampu meningkatkan penghasilan keluarga. Langkah-langkah dalam pengembangan mata pencaharian alternatif adalah;

(a.) Identifikasi Jenis-jenis Usaha
Identifikasi jenis usaha adalah kegiatan mencari alternatif jenis usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan alternatif jenis usaha yang memungkinkan dikembangkan sebagai mata pencaharian alternatif. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah daftar alternatif jenis usaha dan perkiraan jumlah modal yang dibutuhkan.

(b.) Pemilihan Jenis Usaha
Pemilihan jenis usaha adalah suatu proses/kegiatan untuk memilih jenis usaha yang layak untuk dikembangkan berdasarkan alternatif jenis usaha yang telah teridentifikasi menurut kriteria yang telah ditentukan. Tujuannya adalah memilih jenis usaha yang mudah dilaksanakan, ada pasarnya, menguntungkan dan tidak memerlukan modal besar. Hasil yang ingin dicapai adalah terpilih jenis usaha yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai mata pencaharian alternatif.

(c.) Penyusunan Studi Kelayakan
Studi kelayakan adalah suatu kajian tentang kelayakan ekonomis suatu rencana usaha yang meliputi kajian tentang jumlah modal yang dibutuhkan, bagaimana modal tersebut dikembalikan, bagaimana perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh, dst.

Tujuannya adalah mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan, kapasitas produksi yang akan dicapai, perkiraan pendapatan, perkiraan tingkat keuntungan dan rencana pengembalian modal dari usaha yang akan dikembangkan. Sedangkan hasil yang ingin dicapai dari studi kelayakan adalah;
– Jenis usaha yang akan dikembangkan
– Jumlah modal yang dibutuhkan
– Kapasitas produksi
– Perkiraan pendapatan
– Perkiraan tingkat keuntungan
– Pola pengembalian modal
– Struktur organisasi pelaksanaannya

(d.) Pelatihan teknis dan Manajemen Usaha
Pelatihan teknis dan manajemen usaha adalah suatu kegiatan pelatihan tentang teknik atau cara-cara memproduksi suatu barang/jasa serta cara-cara pengelolaan suatu usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat berkaitan dengan usaha yang akan atau sedang dikembangkan antara lain cara-cara memproduksi barang/jasa, cara memasarkan, cara pengelolaan keuangan, dst. Hasil yang ingin dicapai adalah peserta pelatihan memiliki kesiapan teknis untuk menjalankan usaha yang akan dikembangkan.

(e.) Pembentukan Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana untuk menunjang upaya pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat. Tujuannya membantu penyediaan modal bagi masyarakat. Hasil yang ingin dicapai terbentuknya lembaga keuangan yang memiliki kemampuan menyediakan modal bagi masyarakat.

(10.) Kelompok Pengelola
Kelompok pengelola adalah kelompok yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya terumbu karang . Kelompok Pengelola terdiri dari beberapa seksi (bidang) seperti seksi pengawasan dan monitoring, seksi perlengkapan, seksi usaha dan dana, seksi pendidikan dan pelatihan, seksi hubungan masyarakat, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Kelompok pengelola bersama-sama dengan pemerintah desa berperan dalam mengusulkan dan menyepakati rencana kerja tahunan, melaksanakan rencana kerja, serta membuat laporan dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Secara garis besar, peran kelompok pengelola adalah :
(a) Membuat dan mengusulkan rencana pengelolaan sumberdaya terumbu karang. Rencana ini perlu disetujui dan disepakati oleh masyarakat.
(b) Bertanggung jawab dalam menjaga dan mengawasi daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang.
(c) Melakukan pemantauan daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang secara berkala
(d) Melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang terbukti melanggar aturan.
(e) Bertanggung jawab dalam pemeliharaaan peralatan daerah perlindungan sumberdaya terumbu karang seperti merawat snorkel, mengganti pelampung tanda batas, papan informasi yang hilang atau rusak, dan mengelola pusat informasi.
(f) Memberikan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat.
(g) Kelompok pengelola dibentuk melalui proses pemilihan dan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan kepala-kepala dusun. Pengurus pengelola sebaiknya adalah masyarakat nelayan itu sendiri atau masyarakat yang berkepentingan dalam zona-zona pemanfaatan.



PELABUHAN PERIKANAN DAN OTONOMI DAERAH
Saturday July 11th 2015, 4:17 pm
Filed under: IPB

Bahan kuliah Semester Ganjil 2012 PELABUHAN PERIKANAN DAN OTONOMI DAERAH



KEBIJAKAN PEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANAN
Saturday July 11th 2015, 4:00 pm
Filed under: IPB

POKOK POKOK BAHASAN

I. TEORI DASAR KEBIJAKAN
Ilmu Kebijakan
Rasionalitas Proses Kebijakan
Instrumen Kebijakan

II. KEPELABUHANAN
UU No 17/2008 tentang Pelayaran
UU No 32/2014 tentang Kelautan
PP No 61/2009 tentang Kepelabuhanan

III. KEPELABUHANAN PERIKANAN
UU No 31/2004 dan UU No 45/2009 tentang Perikanan
PermenKP No 8/2012 tentang Pelabuhan Perikanan
PermenKP No 20/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan Perikanan

Bahan Kuliah TP5 (Semester Genap 2015) : Kebijakan Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan